JAKARTA: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memperkuat sinergi dalam mempercepat pengembangan inovasi ekonomi dan keuangan digital.
Langkah ini sejalan dengan arah Asta Cita pemerintah untuk memperkuat kemandirian serta daya saing ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam sambutannya pada pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 bertema “Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia” di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 30 Oktober 2025.
Menurut Mahendra, transformasi digital bukan hanya terkait penerapan teknologi, tetapi juga kemampuan berinovasi untuk membuka akses yang lebih inklusif, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperkuat kepercayaan publik.
“OJK berkomitmen menjaga ekosistem keuangan digital yang aman, adaptif, dan inklusif. Tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga memastikan transformasi ini memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Mahendra menambahkan, OJK terus memperkuat pengaturan dan pengawasan berbasis data serta teknologi, termasuk melalui pemanfaatan supervisory technology (SupTech), integrasi data lintas sektor, dan kolaborasi yang lebih erat dengan otoritas fiskal, moneter, serta pelaku industri.
“Kami meyakini transformasi digital harus dibangun di atas landasan kepercayaan terhadap sistem, tata kelola, dan pelindungan konsumen. Karena itu, inovasi dan mitigasi risiko harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam kesempatan yang sama menyampaikan, percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital membutuhkan kolaborasi erat antar-kementerian, lembaga, dan pelaku industri.
Menurutnya, penyelenggaraan FEKDI dan IFSE 2025 menjadi wujud nyata sinergi nasional untuk mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan.
“Kolaborasi pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK menjadi kunci mendorong digitalisasi yang inklusif, efisien, dan sejalan dengan Asta Cita menuju Indonesia Maju,” kata Perry.
Dari sisi pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara daring menyampaikan bahwa Indonesia menargetkan kontribusi ekonomi digital meningkat signifikan hingga lebih dari sembilan kali lipat pada 2045, dengan porsi terhadap PDB mencapai 15,5–19,6 persen.
Target tersebut akan dicapai melalui berbagai kebijakan dan program strategis yang disusun pemerintah secara terarah dan berkelanjutan.
Airlangga menjelaskan, arah pengembangan ekonomi digital telah tertuang dalam Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030, yang menjadi pedoman utama melalui enam pilar strategis.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat inklusi keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan tiga strategi utama dalam memperkuat transformasi ekonomi nasional.
Yakni, memperkuat infrastruktur sebagai tulang punggung pertumbuhan, meningkatkan literasi digital dan keuangan agar masyarakat lebih kompetitif, serta membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan keamanan siber yang kuat.
Kegiatan pembukaan FEKDI–IFSE 2025 turut dihadiri jajaran Dewan Komisioner OJK, Dewan Gubernur BI, perwakilan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).