SURAKARTA : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan serta penguatan peran perbankan daerah, termasuk perbankan syariah. Tujuannya, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa upaya ini untuk lebih memainkan peran perbankan agar perkembangannya berkorelasi positif dengan kondisi perekonomian nasional dan daerah.
Dian menyampaikannya dalam Dialog Bersama Industri Perbankan di wilayah Solo Raya yang diselenggarakan di Kantor OJK Solo, Jawa Tengah, Jumat, 21 Maret 2025.
Menurutnya, forum merupakan wadah sekaligus kesempatan yang baik untuk melakukan dialog terkait perkembangan perbankan daerah.
Tujuannya, agar perbankan daerah terus meningkatan kinerja dan kontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Dengan demikian, secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Harapannya, sinergi antarpihak-pihak di daerah, yakni Bank Indonesia, OJK dan lembaga terkait lainnya dapat terus ditingkatkan.
Dian melanjutkan, saat ini sesuai dengan undang-undang, OJK memiliki peran untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. Langkahnya melalui penciptaan, dan pengembangan sumber-sumber ekonomi baru di daerah.
Selanjutnya, untuk mendukung peran perbankan daerah, OJK telah menerbitkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027 serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR BPRS 2024-2027.
Sebelumnya, pada Pertemuan Industri Tahunan Jasa Keuangan 2025 yang lalu, OJK telah memproyeksikan pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan pada tahun 2025 berada di kisaran 9-11 persen.
Pencapaian itu dengan didukung dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat di level 6-8 persen.
Proyeksi ini merefleksikan prospek positif pertumbuhan ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian ekonomi dan ketegangan geopolitik yang masih terus berlanjut.
Perbankan nasional diharapkan dapat berperan aktif untuk menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan. Langkahnya dengan penyediaan pembiayaan bagi pertumbuhan kegiatan perekonomian nasional.
Data OJK mencatat, industri perbankan nasional dalam kondisi stabil dengan pertumbuhan aset Bank Umum sebesar 6,34 persen yoy pada Januari 2025 menjadi Rp12.410,7 triliun.
Kinerja intermediasi perbankan juga tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pertumbuhan kredit tetap melanjutkan double digit growth, sebesar 10,27 persen yoy menjadi Rp7.782,2 triliun.
Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 5,51 persen yoy menjadi Rp8.879,3 triliun. Perbankan syariah juga menunjukkan perkembangan yang baik.
Berdasarkan data, hingga Januari 2025, total aset tercatat tumbuh 9,17 persen yoy menjadi sebesar Rp948,2 triliun dengan market share tercatat senilai 7,5 persen.
Dari sisi intermediasi, total penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp639,1 triliun atau tumbuh 9,77 persen yoy.
Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai sebesar Rp737,4 triliun atau tumbuh 9,85 persen yoy.
Di sisi lain, kinerja industri BPR/S juga relatif stabil. Fungsi intermediasi industri BPR/S tetap baik, dengan kredit/pembiayaan yang masih tumbuh 5,41 persen yoy menjadi Rp166,4 triliun serta DPK meningkat sebanyak 8,70 persen yoy menjadi Rp166,5 triliun per Desember 2024.
Searah dengan pertumbuhan di tingkat nasional, pelaku industri perbankan di wilayah Solo Raya juga mampu mencatatkan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Total Aset Perbankan Solo Raya meningkat 2,29 persen yoy menjadi Rp119,53 triliun di tengah kontraksi penyaluran kredit/pembiayaan yang sebesar -Rp2,8 triliun (-2,64 persen yoy) menjadi Rp103,6 triliun. Namun begitu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga mampu mencetak kenaikan sebesar 3,1 persen yoy menjadi Rp97,8 triliun.
Perolehan ini merepresentasikan adanya ruang perbaikan untuk pemulihan pembiayaan di tengah pengetatan kondisi likuiditas.