SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mencatat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I tahun 2026 melampaui target yang telah ditetapkan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, Cahya Ernawan, mengungkapkan dari target PAD sebesar Rp1,4 triliun, realisasi hingga akhir Triwulan I mencapai Rp212,4 miliar atau 15,14 persen.
Angka tersebut sedikit di atas target triwulan yang dipatok sebesar 15 persen.
“Alhamdulillah untuk PAD Triwulan I sudah tercapai 15,14 persen, sedikit di atas target 15 persen,” ujarnya, Jumat, 10 April 2026.
Cahya menjelaskan, pajak daerah masih menjadi penyumbang utama PAD dengan realisasi Rp185,05 miliar dari target Rp920,5 miliar atau sekitar 20,1 persen pada triwulan pertama.
Dari komponen pajak, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi kontributor terbesar dengan capaian Rp104,9 miliar atau hampir 56 persen dari total pajak daerah.
Di dalam PBJT, sektor makan dan minum mendominasi dengan kontribusi Rp40,09 miliar atau 21,67 persen.
Selain itu, pajak tenaga listrik mencatat Rp39,04 miliar, disusul pajak perhotelan Rp14,83 miliar, pajak parkir Rp1,75 miliar, serta pajak hiburan Rp9,21 miliar.
Kontributor lainnya berasal dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp25,9 miliar (21 persen) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp21,3 miliar (19 persen).
“Kontribusi terbesar masih dari PBJT, khususnya makan minum. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan dengan baik,” jelasnya.
Meski secara umum positif, beberapa jenis pajak masih menunjukkan kinerja rendah.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) baru terealisasi Rp10,8 miliar atau 8,93 persen dari target.
Sementara Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tercatat Rp21,1 miliar, yang menurut Cahya bersifat fluktuatif karena bergantung pada transaksi jual beli properti.
Untuk mendorong peningkatan, Pemkot akan memberikan insentif berupa diskon PBB pada Triwulan II.
“PBB turun, makanya kita keluarkan insentif guna mendorong capaian di triwulan kedua,” ujarnya.
Di sisi lain, retribusi daerah masih jauh dari target.
Dari target Rp403 miliar, realisasi baru mencapai Rp17,9 miliar atau 4,43 persen.
Namun, angka tersebut belum memasukkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diperkirakan mencapai Rp32 miliar, karena masih menunggu pengesahan dari Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui BPKAD.
“Retribusi ini ada di OPD, seperti parkir di Dishub atau pasar di Disdag. Ini nanti akan kita evaluasi,” jelasnya.
Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru terealisasi Rp1,6 miliar atau 7,19 persen, yang berasal dari dividen Bank Kaltimtara.
Adapun lain-lain PAD yang sah mencapai Rp7,8 miliar atau sekitar 14 persen dari target.
Cahya menambahkan, beberapa sumber pendapatan lain seperti dividen dari PDAM dan perusahaan daerah lainnya masih menunggu hasil audit.
Dengan capaian awal yang positif, Bapenda optimistis realisasi PAD akan terus meningkat pada Triwulan II seiring normalisasi aktivitas ekonomi.
“Ke depan kami akan fokus mendorong sektor yang masih rendah agar capaian PAD di triwulan berikutnya lebih optimal,” pungkasnya.
