SAMARINDA: Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Shamri Saputra menyoroti kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Menurutnya, penggunaan e-parking (pembayaran nontunai) bisa menjadi solusi meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan.
“PAD kita banyak kebocoran, salah satunya parkir. Kalau diterapkan e-parkir maka potensi kebocoran bisa diminimalisir,” ungkap Ketua Bapemperda DPRD Samarinda usai musrenbang penyusunan RKPD Kota Samarinda tahun 2024 di Crystal Grand Ballroom Hotel Mercure, Selasa (14/3/2023).
Menurutnya, penerapan e-parking ini diharapkan akan membuat parkir di Kota Samarinda lebih tertata rapi dan teratur. Selain itu juga mengurangi pungutan liar (pungli) parkir yang kebanyakan terjadi.
“Parkir kita selama ini tidak tertata, semrawut. Banyak juga pungli dan ini menjadi PAD kita bocor,” ujarnya.
Penertiban parkir liar itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga perlu dukungan dari masyarakat.
“Jadi bukan pemerintah saja, tetapi harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri,” terangnya.
Ia pun berharap, jika masih adanya parkir liar dan tidak mengikuti standar aturan yang ada, maka perlu di tindak tegas. Inilah pentingnya juga pengawasan.
“Kita berharap pemkot bisa menerapkan e-parkir di semua area di Samarinda,”tegasnya.
“Memang, dalam menetapkan suatu aturan harus ada ketegasan berupa sanksi untuk membuat efek jera dan rasanya itu yang pemerintah belum lakukan,” jelasnya.
Lebih lanjut menurutnya, potensi dari perparkiran cukup besar. Ia menghitung sekitar 7 sampai 10 miliar dalam setahun.
“Potensi parkir ini cukup besar, makanya butuh pengelolaan dengan baik,” tandasnya
