JAKARTA: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan infrastruktur transportasi pascabencana di wilayah Sumatra dan Aceh secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI terkait Penanganan Pascabencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat, Selasa, 27 Januari 2026.
“Seluruh langkah yang kami lakukan berorientasi pada pemulihan konektivitas, keselamatan transportasi, serta dukungan terhadap distribusi logistik dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Menhub Dudy, Rabu, 28 Januari 2026.
Menhub menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintah diminta mengerahkan sumber daya secara maksimal dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra.
Dalam konteks tersebut, Kemenhub memiliki mandat pada sektor infrastruktur transportasi melalui perbaikan, peningkatan, serta pembangunan kembali prasarana dan sarana transportasi.
Seluruh langkah penanganan, lanjutnya, mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
“Kami sangat mengharapkan dukungan, masukan, serta pengawasan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI agar pelaksanaan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak,” kata Menhub.
Dampak Kerusakan Infrastruktur
Di Provinsi Aceh, bencana berdampak pada tiga Terminal Tipe A, tiga Terminal Tipe B, dua Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), serta jalur rel kereta api lintas Muara Satu–Kuta Blang sepanjang 30 kilometer dengan 65 titik lokasi terdampak. Kerusakan juga terjadi pada perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, Alat Penerangan Jalan (APJ), chevron, warning light, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
“Kondisi ini tentu memengaruhi kelancaran arus barang dan orang. Karena itu, penanganan darurat di Aceh kami prioritaskan pada pemulihan konektivitas dasar,” ungkap Menhub.
Sementara di Sumatra Utara, bencana berdampak pada satu Terminal Tipe A serta jalur rel kereta api lintas Medan–Binjai dan Binjai–Besitang sepanjang 99 kilometer dengan 88 titik lokasi terdampak. Kerusakan juga meliputi marka, rambu, APJ, guardrail, dan warning light yang berpotensi menurunkan keselamatan lalu lintas.
Adapun di Sumatra Barat, bencana berdampak pada satu Terminal Tipe A dan jalur rel kereta api lintas Padang–Lubuk Alung–Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer dengan delapan titik terdampak, serta kerusakan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung transportasi lainnya.
“Penanganan di wilayah ini difokuskan pada pemulihan akses transportasi utama yang menunjang aktivitas masyarakat dan distribusi logistik antardaerah,” jelasnya.
Langkah Tanggap Darurat
Dalam masa tanggap darurat, Kemenhub telah melakukan berbagai langkah, antara lain survei dan perbaikan perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, perbaikan fasilitas serta layanan penumpang, dan distribusi logistik melalui moda laut, udara, dan perkeretaapian.
Dukungan lainnya meliputi penetapan tarif nol rupiah Tol Laut dan pemberian diskon jasa kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan.
“Kami juga mengerahkan taruna transportasi sebanyak 146 orang di Aceh, 143 taruna di Sumatra Utara, dan 177 taruna di Sumatra Barat untuk membantu pembersihan fasilitas umum serta penyaluran bantuan bahan pokok dan obat-obatan,” tegas Menhub.
Upaya tersebut dilakukan guna memastikan rantai pasok dan distribusi bantuan kemanusiaan tidak terhambat menuju wilayah terdampak.
Untuk mendukung respons cepat di titik rawan bencana, Kemenhub juga mengerahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
Selain itu, disiagakan 12 pesawat terbang dan tujuh helikopter di tujuh bandara sebagai bagian dari sistem respons darurat dan distribusi bantuan.
Fokus Anggaran 2026–2028
Ke depan, Kemenhub akan memfokuskan pelaksanaan Rencana Aksi 2026–2028 yang mencakup tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Perkiraan kebutuhan anggaran penanganan pascabencana sektor transportasi pada 2026 meliputi Rp60,58 miliar untuk tanggap darurat serta Rp129,32 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi awal.
Berdasarkan sektor transportasi, kebutuhan anggaran meliputi Ditjen Perhubungan Darat Rp103,64 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp11,76 miliar, Ditjen Perhubungan Udara Rp589,15 miliar, Ditjen Perkeretaapian Rp702,13 miliar, serta BPSDM Perhubungan Rp65,79 miliar.
Sementara berdasarkan wilayah, kebutuhan anggaran diperkirakan sebesar Rp814,80 miliar untuk Provinsi Aceh, Rp544,89 miliar untuk Provinsi Sumatra Utara, dan Rp112,78 miliar untuk Provinsi Sumatra Barat.
“Kami akan fokus pada pemulihan lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, serta peningkatan fasilitas bandar udara sebagai simpul tanggap bencana. Dengan dukungan Komisi V DPR RI, kami optimistis upaya ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tutup Menhub Dudy.
Rapat Kerja tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala BASARNAS Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi’i.
