SAMARINDA: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kader legislatif PDI Perjuangan (PDIP) tetap berkewajiban menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, meskipun partai berada dalam koalisi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.
Menurut Hasto, konsep oposisi dalam sistem politik Indonesia tidak dapat disamakan dengan praktik oposisi dalam sistem parlementer murni.
Dalam demokrasi Pancasila, fungsi parlemen justru diletakkan sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan.
“Oposisi itu dikenal dalam sistem parlementer. Dalam ideologi Pancasila, fungsi parlementer adalah sebagai penyeimbang,” ujarnya saat Ngopi bareng Media di Sekretariat PDIP Kaltim, Samarinda, Senin, 2 Februari 2026.
Ia menegaskan, posisi penyeimbang tidak hanya dijalankan ketika partai berada di luar pemerintahan.
Bahkan saat menjadi bagian dari koalisi, anggota legislatif tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Sebagai wakil rakyat, anggota legislatif tetap wajib menjalankan fungsi kontrol. Kekuasaan itu cenderung koruptif, karena itu check and balances harus terus dijaga,” kata Hasto.
Hasto menjelaskan bahwa sikap politik PDIP di daerah sangat ditentukan oleh konfigurasi politik masing-masing wilayah.
Di daerah di mana PDIP menjadi bagian dari pemerintahan, kader legislatif justru diarahkan untuk aktif mengawal kebijakan melalui mekanisme kelembagaan.
Ia mencontohkan Kutai Kartanegara, di mana PDIP berada dalam struktur pemerintahan kabupaten.
Dalam konteks tersebut, peran legislatif dijalankan melalui politik legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Ketika PDIP berada di dalam pemerintahan daerah, anggota legislatif memberikan dukungan melalui kebijakan anggaran dan legislasi, tetapi tetap dengan pengawasan,” jelasnya.
Namun, Hasto menegaskan bahwa dukungan politik tidak boleh dimaknai sebagai sikap membenarkan semua kebijakan pemerintah tanpa kritik.
Menurutnya, setiap kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan publik tetap harus dikoreksi.
Ia menilai sikap kritis PDIP merupakan bagian dari konsistensi ideologis partai, bukan manuver politik sesaat.
Hasto menyinggung sikap PDIP yang menolak kebijakan impor pangan pada periode 2014 dan 2019, meskipun saat itu partai berada sepenuhnya dalam pemerintahan.
“Kami menolak impor pangan karena kami memilih kedaulatan pangan dengan memperkuat produksi nasional,” tegasnya.
Hasto menambahkan, arah perjuangan PDIP akan terus berpijak pada ideologi partai, yakni membangun Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Partai dipimpin oleh ideologi dan platform perjuangan, bukan oleh kepentingan kekuasaan semata,” pungkasnya.
