SAMARINDA: Pekan UMKM Kalimantan Timur (Kaltim) akan dijadikan agenda rutin bulanan untuk membuka ruang promosi langsung bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Rencana tersebut disusun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPK-UKM) Kaltim melalui pola kolaborasi dengan BUMN, BUMD, perbankan, dan pihak swasta melalui dukungan program CSR.
Kepala DPPK-UKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menyampaikan bahwa event merupakan kebutuhan utama UMKM karena menjadi titik kumpul masyarakat dan menciptakan interaksi langsung antara pelaku usaha dan pasar.
Menurutnya, strategi berbasis event jauh lebih efektif dibandingkan promosi konvensional yang mengandalkan kunjungan ke toko atau workshop pelaku UMKM.
“UMKM itu sebetulnya yang diperlukan itu event. Kalau ada event, pasti menarik masyarakat untuk datang. Ada daya tarik tersendiri ketika masyarakat melihat ada kegiatan lagi,” ujar Heni.
Ia menjelaskan, kehadiran event membuat publik lebih penasaran, mencoba produk, dan menemukan kuliner atau karya baru.
Pola tersebut berbeda dengan rutinitas penjualan di gerai UMKM yang cenderung tidak memancing minat baru.
“Kalau kita suruh mereka jualan sendiri, masyarakat menganggap ya itu toko biasa. Tapi kalau kita ciptakan event, masyarakat datang karena penasaran. Oh ini ada kuliner, ternyata ini enak, dan sebagainya,” jelasnya.
Ke depan, DPPKUKM menargetkan Pekan UMKM digelar minimal sebulan sekali.
Jika memungkinkan, kegiatan dapat digelar dua kali sebulan atau bahkan setiap pekan sesuai konsep “Pekan” sebagai ruang konsisten bagi kalender UMKM di Kaltim.
“Kita coba kolaborasi dengan perbankan, BUMN, BUMD. Paling tidak sebulan sekali, syukur-syukur sebulan dua kali, bahkan seminggu sekali sesuai namanya Pekan,” tambahnya.
Selain menjadi ruang penjualan, Pekan UMKM diposisikan sebagai instrumen pemetaan pelaku usaha. Melalui interaksi langsung, DPPKUKM dapat membangun database kebutuhan UMKM, mulai dari sertifikasi halal, akses pembiayaan, kualitas produk, hingga kebutuhan peningkatan kapasitas produksi.
“Ini juga dalam rangka membangun database. Misalnya kuliner kendalanya apa. Stakeholder lain bisa tanya, dari perbankan misalnya apakah sudah punya pembiayaan atau sertifikasi halal,” ungkap Heni.
Menyoal pendanaan di tengah pengetatan fiskal tahun 2026, Heni menegaskan bahwa skema kolaborasi melalui CSR menjadi kunci keberlanjutan Pekan UMKM tanpa bergantung penuh pada APBD.
DPPKUKM menggandeng sejumlah perusahaan untuk penyediaan fasilitas event mulai dari tenda hingga slot UMKM.
“Untuk anggaran, kuncinya kolaborasi. Ada dari PKT, Perusda, Bank Indonesia, Bank Kaltimtara dan lainnya. Masing-masing CSR perusahaan bisa misalnya lima tenda, lima UMKM. Nanti kita gilir,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemotongan transfer ke daerah (TKD) tahun depan menuntut organisasi perangkat daerah (OPD) lebih kreatif dalam merancang program berdampak langsung dan sesuai tupoksi, terutama untuk mendorong UMKM naik kelas.
