SAMARINDA: Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah mengungkapkan bahwa program “Kredit Bertuah” hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Samarinda dan BPD Kaltim Kaltara, baru terealisasi sebesar 79 persen dari anggaran Rp15 miliar.
“Dari Rp15 miliar yang dialokasikan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), baru terealisasi Rp8,5 miliar atau sekitar 79 persen,” ungkap Laila usai hearing dengan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Samarinda dan BPD Kaltim Kaltara, Rabu (8/5/2024).
Lebih lanjut, Laila menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pihak BPD Kaltim Kaltara maupun pelaku UMKM.
Salah satunya adalah kesulitan dalam melengkapi syarat administrasi yang diminta, seperti surat nikah bagi pelaku UMKM yang sudah menikah.
“Ada juga pelaku UMKM yang tidak lolos BI Checking, yang merupakan pengecekan riwayat kredit di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia,” tambahnya.
Kendala lainnya adalah syarat minimal pinjaman yang terlalu besar bagi sebagian pelaku usaha.
Meskipun BPD Kaltim Kaltara menetapkan minimal pinjaman sebesar Rp5 juta, banyak pelaku usaha yang hanya membutuhkan pinjaman ringan di bawah Rp5 juta.
“Rata-rata kalau kita lihat di masyarakat langsung, mereka hanya butuh pinjaman di bawah Rp5 juta. Nominal Rp5 juta sekali pinjam bagi mereka terlalu besar,” ucapnya.
Laila menyatakan bahwa pihak BPD Kaltim Kaltara sedang merumuskan solusi atas masalah ini, termasuk kerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Samarinda.
Menurutnya, rencana ini akan dibahas lebih lanjut untuk memberikan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.
Diharapkan dengan kerja sama ini, pelaku UMKM dapat mendapatkan bantuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhannya.(*)