SAMARINDA : Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis menegaskan pemerintah harus memberi atensi serius terhadap hasil reses.
Hal ini agar aspirasi masyarakat yang belum masuk pada program-program terakomodir di dalam batang tubuh APBD untuk pembangunan Kaltim.
“Selama itu sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kaltim, terus kita perjuangkan,” ujarnya.
Hal itu ia katakan usai Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi Kaltim di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda, Senin (9/12/224).
Adapun beberapa isu utama yang menjadi perhatian masyarakat dalam laporan yang disampaikan ialah perbaikan infrastruktur, akses layanan kesehatan dan pendidikan, penanganan masalah lingkungan akibat aktivitas pertambangan di beberapa wilayah.
Masyarakat juga mengharapkan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah supaya lebih transparan dan tepat sasaran.
“Tadi sudah disampaikan yang mewakili gubernur bahwa ini adalah satu langkah kita membahs terkait pembangunan Kaltim di 2026. Pemprov kaltim juga sebentar lagi melaksanakan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2026 dan ini jadwalnya harus terus disinkronisasikan,” jelasnya.
Sebagai informasi, terdapat 4 agenda dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel itu.
Diantaranya pengesahan agenda kegiatan masa sidang I DPRD Kaltim, penyampaian laporan hasil reses aspirasi masyarakat anggota DPRD Kaltim masa sidang I tahun 2024.
Juga penyerahan laporan hasil reses aspirasi masyarakat anggota DPRD Kaltim kepada Pemprov Kaltim dan sambutan Gubernur Kaltim terhadap laporan hasil reses aspirasi masyarakat anggota DPRD Kaltim.
Pj Gubernur Kaltim yang diwakili Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Ujang Rachmad menyampaikan Pemprov berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang telah disampaikan dalam laporan ini.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat Kaltim,” ucapnya.
Rapat dihadiri 30 anggota DPRD Kaltim beserta beberapa pimpinan Perangkat Daerah Kaltim atau yang mewakili, Forkopimda, awak Media dan seluruh undangan rapat lainnya.(*)