BANTEN: Pemerintah mengakui ekosistem industri media nasional saat ini berada dalam tekanan berat, seiring maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai perusahaan pers.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan kondisi ini tidak lepas dari kombinasi tekanan ekonomi dan disrupsi digital yang mengubah lanskap bisnis media secara drastis.
“Ekosistem media nasional hari ini memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak media terhimpit oleh perubahan teknologi dan model bisnis yang belum sepenuhnya siap,” ujar Cak Imin dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Senin, 9 Februari 2026.
Ia menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap situasi tersebut.
Sebagai respons, pemerintah berkomitmen memperbaiki pola distribusi iklan pemerintah agar lebih merata dan tidak hanya terpusat pada media besar.
“Kami sedang menyiapkan skema distribusi iklan yang lebih adil, transparan, dan berimbang, sehingga media-media daerah dan menengah juga mendapatkan ruang yang layak untuk bertahan dan berkembang,” katanya.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas keberlanjutan industri pers, terutama setelah sejumlah perusahaan media melakukan efisiensi besar-besaran yang berujung pada PHK wartawan dan pekerja media.
Peringatan HPN 2026 sendiri mengusung tema ‘Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat’, yang menegaskan posisi pers sebagai pilar strategis demokrasi di tengah tantangan ekonomi dan teknologi.
Di sisi lain, Cak Imin mengingatkan disrupsi digital memiliki dua wajah bagi dunia pers.
Di satu sisi, teknologi membuka peluang baru dalam distribusi informasi dan model bisnis.
Namun, di sisi lain, ia juga membawa risiko terhadap kualitas informasi dan keberlangsungan media konvensional.
“Kemajuan digital adalah keniscayaan, tetapi kita harus memastikan bahwa pers tetap kuat, kredibel, dan berkelanjutan. Tanpa media yang sehat, demokrasi juga akan terdampak,” tegasnya.
