TANGERANG: Pemerintah mendorong penguatan peran koperasi pesantren sebagai motor penggerak ekonomi syariah nasional dengan menempatkannya sebagai pendamping utama Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Langkah ini dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat sektor riil di tingkat desa.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menilai koperasi pesantren memiliki keunggulan dari sisi pengalaman, jaringan usaha, dan basis sosial yang kuat, sehingga mampu berperan sebagai “kakak asuh” bagi koperasi desa yang baru dibentuk.
“Kami ingin koperasi pesantren yang sudah berhasil mengelola usaha besar, seperti pabrik dan jaringan ritel, menjadi kakak asuh bagi Koperasi Desa Merah Putih. Pengalaman mereka sangat penting untuk memperkuat koperasi di desa,” kata Ferry saat memberikan sambutan dalam Symposium Halal Beyond Compliance: A Strategic Pathway to Global Leadership di Menara Syariah, PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu, 21 Januari 2026.
Menurut Ferry, koperasi pesantren di berbagai daerah telah berkembang tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.
Model tersebut dinilai relevan untuk diterapkan pada Kopdes Merah Putih yang dirancang sebagai instrumen distribusi ekonomi paling dekat dengan masyarakat desa.
Kopdes Merah Putih akan bergerak di sejumlah sektor strategis, mulai dari distribusi bahan kebutuhan pokok, pengelolaan apotek dan klinik desa, hingga penyediaan layanan keuangan mikro.
Kehadiran koperasi pesantren sebagai pendamping diharapkan mampu mempercepat proses pembelajaran, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan daya saing koperasi desa.
“Dengan pendampingan yang tepat, koperasi desa tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam, tetapi benar-benar menjalankan kegiatan ekonomi produktif yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain penguatan kelembagaan, pembangunan fisik Kopdes Merah Putih juga tengah dipersiapkan secara bertahap.
Program ini mencakup pembangunan gudang modern untuk penyimpanan kebutuhan pokok dan produk unggulan desa, fasilitas apotek dan klinik desa, serta penguatan sarana pendukung lainnya.
“Masyarakat desa harus mendapatkan akses yang mudah terhadap kebutuhan pokok dan layanan kesehatan,” kata Ferry.
Kopdes Merah Putih juga akan dilengkapi dengan lembaga keuangan mikro guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil di desa.
Selain itu, pemerintah menyiapkan fasilitas kendaraan logistik agar distribusi barang dari dan ke desa dapat berjalan lebih efisien.
“Kami ingin memutus mata rantai distribusi yang panjang dan mahal. Koperasi desa harus menjadi ujung tombak distribusi dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” tegasnya.
Ferry menekankan bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada sektor keuangan semata.
Menurutnya, ekonomi syariah harus semakin kuat di sektor riil agar mampu menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Ekonomi syariah harus hadir nyata dalam kehidupan masyarakat. Koperasi menjadi instrumen penting untuk memastikan prinsip syariah berdampak langsung pada kesejahteraan,” ujarnya.
Ferry yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah menyampaikan optimisme terhadap posisi Indonesia dalam ekonomi syariah global.
Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator.
“Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin industri halal dunia. Dengan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), ekonomi syariah kita dapat tumbuh lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan,” pungkasnya.
