JAKARTA: Menghadapi tantangan perekonomian global, Pemerintah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari delapan program akselerasi pada 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program andalan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan, Senin, 15 September 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, program akselerasi pertama pada 2025 adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun.
Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan sektor industri dengan target penerima manfaat tahap awal 20 ribu orang.
“Peserta akan mendapat uang saku setara UMP selama enam bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp198 miliar untuk 2025,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah memperluas kebijakan PPh 21 Ditanggung Pemerintah yang sebelumnya berlaku bagi sektor padat karya, kini juga menyasar sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.
“Targetnya 552 ribu pekerja dengan insentif 100 persen PPh 21 untuk tiga bulan terakhir tahun pajak 2025. Anggarannya sebesar Rp120 miliar,” kata Airlangga.
Pemerintah juga akan melanjutkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk Oktober dan November dengan anggaran Rp7 triliun.
Evaluasi program ini akan dilakukan pada Desember 2025.
Selain itu, pemerintah memberikan subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, termasuk pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik.
Program ini menargetkan 731.361 penerima manfaat dengan potongan iuran 50 persen selama enam bulan.
Melalui JKK, pekerja mendapat santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, serta beasiswa pendidikan hingga Rp174 juta untuk dua anak.
“Sementara melalui JKM, ahli waris akan menerima santunan Rp42 juta,” terang Airlangga.
Pemerintah juga menurunkan bunga Kredit Perumahan untuk pekerja, dari BI rate +5 persen menjadi BI rate +3 persen.
Fasilitas ini berlaku untuk cicilan maupun uang muka (DP). Bagi pengembang, bunga diturunkan dari BI rate +6 persen menjadi +4 persen.
“Ini juga diikuti dengan relaksasi SLIK OJK, dengan anggaran Rp150 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini targetnya seribu rumah, dan akan ditingkatkan tahun depan mendukung program Presiden menyediakan 3 juta rumah,” jelas Airlangga.
Pemerintah pun menyiapkan program padat karya tunai (cash for work) oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan pada periode September-Desember 2025 dengan sasaran 609.465 penerima manfaat.
Anggaran yang disiapkan mencapai Rp3,5 triliun melalui Kementerian PUPR dan Rp1,8 triliun melalui Kementerian Perhubungan.
Untuk mendorong investasi, pemerintah mempercepat implementasi PP No. 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, serta memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Setiap RDTR dialokasikan dana Rp3,5 miliar.
“Penerima manfaat ditargetkan mencakup 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program perkotaan dengan pilot project di kota-kota besar, termasuk Jakarta, untuk peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan ruang ekonomi,” tutup Airlangga.