KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menata ulang agenda pariwisata dengan menekankan kualitas dan kesinambungan kegiatan.
Upaya ini dilakukan agar setiap ajang yang masuk ke dalam kalender resmi pariwisata tidak sekadar seremonial, melainkan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat dan pergerakan wisata.
Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kukar menetapkan mekanisme seleksi yang ketat terhadap berbagai usulan kegiatan.
Salah satu syarat utama yang diberlakukan adalah keberlanjutan pelaksanaan acara.
Setiap ajang yang diusulkan, baik dari masyarakat maupun oleh pemerintah di berbagai tingkatan, wajib telah terlaksana secara rutin setidaknya selama tiga tahun berturut-turut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kukar, Arianto, menegaskan bahwa konsistensi menjadi tolok ukur penting dalam proses seleksi tersebut.
Menurut dia, keberlanjutan penyelenggaraan mencerminkan kesiapan panitia sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan itu memiliki nilai dan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya.
“Keberlanjutan menjadi indikator penting. Event yang kami akomodasi adalah kegiatan yang sudah berjalan secara konsisten dan memiliki dampak nyata,” kata Arianto, Senin, 26 Januari 2026.
Ia menjelaskan, mekanisme pengusulan agenda pariwisata dilakukan secara terbuka.
Dinas Pariwisata melibatkan beragam unsur, mulai dari pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan, hingga komunitas serta kelompok masyarakat.
Langkah ini dimaksudkan agar setiap potensi kegiatan di tingkat lokal memiliki kesempatan yang sama untuk dinilai dan dipertimbangkan.
Proses pengajuan usulan telah dimulai sejak November lalu melalui surat resmi yang disampaikan kepada seluruh pihak terkait.
Setelah dokumen usulan diterima, Dinas Pariwisata Kukar tidak serta-merta memasukkannya ke dalam kalender acara.
Setiap kegiatan harus melalui tahapan verifikasi dan klarifikasi guna memastikan kelayakan dan mutu penyelenggaraan.
Dalam tahap penilaian tersebut, sejumlah aspek menjadi perhatian utama.
Di antaranya adalah tingkat partisipasi masyarakat, daya tarik kegiatan bagi pengunjung, serta keterbukaan ajang untuk diakses oleh publik secara luas.
Arianto menyebut, kegiatan yang bersifat eksklusif atau terbatas cenderung sulit diprioritaskan.
“Event yang sifatnya terbatas dan tidak melibatkan masyarakat secara luas tentu menjadi pertimbangan tersendiri. Kami lebih mengutamakan kegiatan yang berdampak dan mampu menarik kunjungan,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kukar itu menyoroti tingginya jumlah ajang yang muncul dari tingkat desa.
Fenomena ini, menurutnya, menunjukkan besarnya potensi pariwisata berbasis lokal di Kutai Kartanegara.
Sejumlah desa dinilai mampu menjaga kualitas acara dari tahun ke tahun, sehingga tetap diminati pengunjung, termasuk dari luar wilayah.
Salah satu wilayah yang kegiatannya masuk dalam kalender acara pariwisata tahun ini adalah Kelurahan Maluhu.
Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro, menyebutkan beberapa agenda yang akan digelar, antara lain Festival Ramadan Kelurahan Maluhu, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2026, serta Festival Sedekah Bumi Maluhu.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan yang diinisiasi masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah terutama Dinas Pariwisata Kukar yang siap mendukung kegiatan di Maluhu,” Tri Joko.
Dengan pola seleksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap kalender pariwisata daerah dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi sekaligus sarana pelestarian budaya lokal yang berkelanjutan.
