KUKAR: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan arah pembangunan daerah tahun 2026 akan difokuskan pada program yang benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa setiap rencana pembangunan harus disusun dengan memperhatikan dinamika kondisi keuangan daerah, tanpa mengabaikan tujuan utama, yakni peningkatan pelayanan publik.
Aulia mengatakan, perubahan kebijakan pemerintah pusat terhadap alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menuntut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih cermat dan realistis dalam menyusun program kerja.
“Kita harus sesuaikan semua rencana yang sudah disusun OPD dengan kondisi keuangan terkini. Ada penerimaan yang bertambah, tapi ada juga yang berkurang,” katanya di Tenggarong, Kamis, 30 Oktober 2025.
Penyesuaian anggaran tersebut menjadi langkah strategis setelah keluarnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah.
Berdasarkan keputusan itu, proyeksi penerimaan daerah Kukar yang semula diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun, direalisasikan hanya sekitar Rp1,5 triliun.
Penurunan signifikan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat yang turut berimbas ke daerah.
Dengan situasi fiskal yang lebih ketat, Aulia memperkirakan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara tahun 2026 akan berada di kisaran Rp6,5 hingga Rp7 triliun, lebih rendah dari rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sebelumnya mencapai Rp7,5 triliun.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, koreksi ini perlu dilakukan agar rencana pembangunan daerah tetap selaras dengan kemampuan keuangan dan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman Terbaik 2025-2030 yang kini tengah difinalisasi.
Dalam penjelasannya, Aulia menyebut penyusunan RPJMD tersebut telah melalui pembahasan intensif bersama DPRD Kukar serta diselaraskan dengan rencana pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Sinkronisasi itu dilakukan untuk memastikan arah pembangunan Kukar berjalan beriringan dengan prioritas nasional, terutama di wilayah strategis seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, sebagian Loa Kulu, dan Loa Janan.
Ia mengungkapkan, koordinasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan OIKN telah mencapai kesepahaman mengenai arah kebijakan dan penentuan lokasi pembangunan di kawasan tersebut.
Kepada jajaran OPD, Aulia menegaskan tiga fokus utama yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD 2026.
Pertama, memastikan alokasi belanja publik memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Kedua, mengakomodasi program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden.
Ketiga, mengintegrasikan program dedikasi Kukar Idaman Terbaik agar implementasinya nyata di lapangan.
Ia juga menginstruksikan agar seluruh OPD melakukan penelaahan ulang terhadap rencana kerja masing-masing untuk menjamin efisiensi dan ketepatan sasaran.
Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil retret Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, yang menekankan pentingnya penghematan pada belanja non-esensial seperti perjalanan dinas dan kegiatan dokumentasi yang tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Aulia menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah tidak boleh sekadar formalitas administratif, tetapi harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan riil warga.
Karena itu, ia menuturkan, program prioritas tahun 2026 akan difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan, pembangunan rumah sakit, pelestarian lingkungan, penyediaan hunian bagi korban bencana, serta peningkatan fasilitas keselamatan jalan.
Aulia berharap setiap rupiah dalam APBD 2026 dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Pemerintah daerah, katanya, berkomitmen memperkuat fondasi pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara berkelanjutan, meski di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks.