KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur resmi menandatangani addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2025.
Penandatanganan ini berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Rabu, 19 Maret 2025.
Penandatanganan addendum NPHD ini dilakukan antara Pemkab Kukar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kukar.
Selain itu, addendum NPHD juga ditandatangani oleh Pemkab Kukar bersama sejumlah pihak keamanan, yakni Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim 0906/Kukar, dan Kodim 0908/Bontang.
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menegaskan bahwa Pemkab Kukar berkomitmen penuh dalam mendukung kelancaran PSU dengan memastikan anggaran yang memadai bagi penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PSU Pilkada 2025.
“Proses pengalokasian anggaran untuk PSU menjadi prioritas utama di tengah kebijakan efisiensi nasional. Kami telah melakukan efisiensi anggaran di tingkat daerah agar pembiayaan PSU tetap menjadi perhatian utama,” ujar Edi Damansyah.
Meski demikian, Edi tidak merinci tambahan anggaran dalam addendum NPHD ini. Namun, ia memastikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan PSU di Kukar.
Lebih lanjut, Edi Damansyah menjelaskan bahwa NPHD ini merupakan tahapan akhir dari pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diajukan sebelumnya.
“Sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, verifikasi anggaran harus dilakukan. Kami berharap finalisasinya tidak banyak mempengaruhi rencana kegiatan yang telah disusun serta dukungan pembiayaannya,” jelasnya.
Ia juga meminta pemahaman semua pihak jika terjadi pengurangan dalam proses verifikasi anggaran.
“Jika ada pengurangan dalam proses verifikasi, mohon dipahami. Itu bukan karena ada maksud lain, tetapi memang mekanismenya seperti itu,” tambahnya.
Edi Damansyah berharap agar semua pihak yang terlibat dapat menjalankan komitmen yang telah disepakati dalam NPHD ini dengan sebaik-baiknya.
“Kita semua ingin PSU ini berjalan lancar. Yang paling penting adalah menjaga kondusifitas dan keamanan di Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Adv)