KUTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menghadapi tahun anggaran mendatang dengan kewaspadaan tinggi setelah alokasi Dana Transfer Umum dari pemerintah pusat anjlok hampir separuhnya.
Namun, keterbatasan fiskal itu tidak menghalangi pemerintah daerah untuk tetap mengusung 50 Program Unggulan yang telah ditetapkan sebagai arah pembangunan lima tahun ke depan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, M. Syaiful, menyebut penurunan APBD 2026 dari sekitar Rp9,2 triliun menjadi Rp4,8 triliun membuat pemerintah harus melakukan pengaturan ulang prioritas.
Meski demikian, ia memastikan agenda pembangunan tidak dihentikan.
“Dalam keadaan normal, tentu semua program ingin kami mulai sekaligus. Tapi dengan kondisi transfer pusat yang terpangkas cukup tajam, kami perlu menyusun ulang tahapan pelaksanaannya,” ujar Syaiful, Rabu, 19 November 2025.
Ia menegaskan pemerintah berusaha tetap konsisten pada jalur yang direncanakan tanpa memaksakan kemampuan fiskal.
Menurut Syaiful, keseluruhan program tersebut telah melewati proses verifikasi dan penyelarasan dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri.
Karena itu, keterbatasan anggaran lebih banyak mempengaruhi jadwal eksekusi dibanding substansi program.
“Programnya tidak kami hilangkan. Mungkin waktu pelaksanaannya yang akan menyesuaikan. Kami memetakan mana yang bisa dikerjakan lebih dulu, sambil menunggu ruang fiskal terbuka lebih besar,” ujarnya.
Situasi pengurangan anggaran justru dinilai pemerintah sebagai kesempatan untuk memperhalus fokus pembangunan. Syaiful menyebutkan bahwa masa awal periode pemerintahan adalah momentum yang baik untuk memilah sektor mana yang paling mendesak.
“Ini saat yang tepat untuk menata ulang arah pembangunan. Kita melihat kembali mana yang efeknya paling cepat dirasakan masyarakat,” kata dia.
Program unggulan itu sendiri dirancang dalam tiga rumpun besar yakni Kutim Hebat, Desa Hebat, dan Kota Hebat. Rumpun ini merangkum kebijakan dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, layanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di antara program yang telah disiapkan ialah beasiswa hafidz dan hafidzah untuk pelajar tingkat dasar dan menengah, pembangunan seribu rumah layak huni untuk keluarga berpenghasilan rendah, bantuan Rp250 juta untuk tiap rukun tetangga, serta penyediaan kendaraan operasional bagi perangkat RT dan desa.
Sejumlah program lain mencakup perluasan layanan pendidikan gratis, fasilitas kesehatan tanpa biaya, beasiswa tuntas, insentif untuk guru swasta dan penyuluh lapangan, asuransi gagal panen, serta pembukaan lahan pertanian seluas 100 ribu hektare.
Pemerintah juga mentargetkan pemerataan listrik 24 jam di seluruh desa, pembangunan jaringan air bersih, internet gratis di sekolah, serta penempatan anjungan administrasi Kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) mandiri di setiap desa.
“Fokus kita bukan hanya membangun infrastruktur yang besar-besar, tapi memastikan warga dapat mengakses layanan dasar secara layak,” ucap Syaiful.
Ia menyebut bahwa tujuan pembangunan daerah adalah menciptakan perubahan yang dapat dirasakan warga secara nyata, bukan sekadar menunjukkan capaian fisik.
Syaiful menuturkan bahwa penerapan strategi bertahap memberi keleluasaan bagi pemerintah melakukan evaluasi berkelanjutan.
Model pelaksanaan ini, menurutnya, memungkinkan pemerintah mengukur efektivitas program sebelum diperluas ke tahap lanjutan.
“Dengan cara ini, kami bisa melihat kekurangan lebih awal dan memperbaikinya, sehingga kualitas program tetap terjaga,” ujarnya.
Meski pengurangan dana dari pusat menjadi tantangan besar, Kutim, kata Syaiful, tidak ingin membiarkan kondisi tersebut menghambat jalannya pembangunan.
Pemerintah berupaya menjaga kesinambungan visi kepala daerah sambil beradaptasi dengan kemampuan anggaran.
“Yang penting adalah menjaga arah supaya tetap konsisten. Walaupun kita tidak bisa bergerak selebar tahun sebelumnya, kita tetap melangkah,” katanya.
Untuk memperkuat kemampuan fiskal, Bappedda saat ini menyiapkan langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan mengefisiensikan belanja yang tidak mendesak.
Pemerintah juga mulai membuka ruang kerja sama dengan sektor swasta melalui skema pembiayaan alternatif guna menambah daya dukung keuangan daerah tanpa memperberat APBD.
Dengan penataan strategi yang lebih berhati-hati, Pemkab Kutim berharap 50 Program Unggulan itu tetap menjadi motor pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah. (Adv)
