BONTANG: Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai mematangkan rencana pengembangan Kampung Tihi-Tihi di Kelurahan Bontang Lestari sebagai destinasi wisata bahari yang menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan kawasan pesisir tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena memadukan kehidupan kampung nelayan dengan berbagai aktivitas wisata laut.
Selama ini Kampung Tihi-Tihi dikenal sebagai permukiman masyarakat pesisir sekaligus sentra budidaya rumput laut dan teripang.
Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan kampung terapung tersebut juga mulai menarik perhatian wisatawan yang datang untuk menikmati kuliner laut dan panorama perairan Bontang.
“Di sana potensinya sangat besar. Selain kuliner laut, kawasan itu juga bisa dikembangkan untuk aktivitas diving,” ujar Neni saat ditemui di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Senin, 16 Maret 2026.
Menurutnya, letak Tihi-Tihi yang berada di wilayah pesisir membuat kawasan tersebut memiliki akses menuju sejumlah titik penyelaman di perairan sekitar Bontang.
Hal ini dinilai menjadi salah satu daya tarik yang dapat memperkuat sektor wisata bahari di daerah.
Selain itu, lokasinya yang tidak jauh dari Pulau Selangan juga membuka peluang pengembangan jalur wisata laut yang saling terhubung di kawasan Bontang Lestari.
Dalam konsep yang disiapkan pemerintah kota, Kampung Tihi-Tihi tidak hanya menjadi lokasi wisata alam, tetapi juga dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis masyarakat.
Wisatawan nantinya dapat melihat langsung kehidupan masyarakat pesisir, aktivitas nelayan, hingga proses budidaya rumput laut.
“Konsepnya memang wisata berbasis masyarakat. Jadi pengunjung bisa merasakan langsung suasana kampung nelayan di pesisir,” jelasnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah kota memperkirakan kebutuhan anggaran pengembangan kawasan mencapai sekitar Rp54 miliar.
Rencananya proses pengembangan akan dimulai tahun depan.
Usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar dapat menjadi bagian dari dukungan pembangunan sektor pariwisata di daerah.
Neni mengakui jika seluruh pembiayaan harus ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang, beban anggaran akan cukup besar.
Karena itu pemerintah kota berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi berupa bantuan keuangan.
“Kalau menggunakan APBD kota tentu cukup berat. Karena itu kita berharap ada dukungan dari provinsi,” katanya.
Selain itu, peluang kolaborasi dengan pihak swasta juga terbuka untuk mendukung pengembangan kawasan wisata tersebut, terutama melalui program kemitraan atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Ia menambahkan, pengembangan kawasan tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir, mulai dari kuliner, jasa wisata laut, hingga pengelolaan homestay berbasis komunitas di kampung tersebut.
