BONTANG: Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai menerapkan uji coba sistem parkir non tunai di sejumlah pasar sejak 1 April 2026.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi layanan publik, khususnya di sektor perdagangan.
Berbagai metode pembayaran digital disiapkan dalam penerapan ini, mulai dari QRIS hingga kartu parkir berbasis tap card.
Meski demikian, masyarakat masih diperbolehkan menggunakan pembayaran tunai selama masa uji coba berlangsung.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang, Eko Arisandi, mengatakan penerapan sistem ini dilakukan secara bertahap agar masyarakat dapat beradaptasi.
“Pembayaran non tunai memang sudah mulai kami terapkan, tetapi ini masih tahap uji coba. Jadi masyarakat tetap bisa menggunakan pembayaran tunai selama masa transisi ini,” ujarnya saat ditemui di rumah jabatan Wali Kota Bontang, Selasa, 7 April 2026.
Ia menjelaskan, masa uji coba akan berlangsung hingga akhir Mei 2026. Pemerintah ingin memastikan masyarakat benar-benar memahami sistem baru sebelum diberlakukan secara penuh.
“Tidak semua masyarakat langsung terbiasa dengan sistem digital. Karena itu kami beri waktu adaptasi, sekaligus melihat bagaimana respons masyarakat di lapangan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, pengunjung pasar dapat memilih berbagai metode pembayaran non tunai yang telah disiapkan, seperti QRIS, kartu tap, maupun dompet digital lainnya.
Untuk mendukung implementasi di lapangan, DKUMPP juga menempatkan petugas di setiap lokasi pasar.
Petugas tersebut bertugas membantu masyarakat yang ingin mencoba sistem pembayaran digital sekaligus memberikan edukasi terkait cara penggunaannya.
“Kami siapkan petugas di lapangan untuk membantu masyarakat. Kalau ada yang belum paham cara menggunakan QRIS atau kartu tap, petugas akan langsung membantu,” katanya.
Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan kartu akses parkir secara gratis kepada pedagang yang telah melunasi retribusi lapak.
Fasilitas ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas pedagang saat keluar masuk area pasar.
Menurut Eko, penerapan sistem parkir non tunai diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan retribusi parkir.
“Dengan sistem non tunai, pencatatan transaksi menjadi lebih jelas dan transparan. Ini juga membantu meminimalkan potensi kebocoran retribusi parkir,” ujarnya.
Meski demikian, respons masyarakat masih beragam.
Sebagian pengunjung menilai sistem ini lebih praktis, namun tidak sedikit yang masih memilih menggunakan pembayaran tunai karena belum terbiasa dengan metode digital.
Pemerintah Kota Bontang memastikan akan terus melakukan evaluasi selama masa uji coba berlangsung.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penentuan apakah sistem parkir non tunai akan diterapkan secara permanen di pasar-pasar Kota Bontang.
“Makanya kami lakukan uji coba dulu sampai akhir Mei. Dari situ nanti kami lihat bagaimana respons masyarakat dan kendala yang muncul sebelum sistem ini benar-benar diterapkan secara permanen,” pungkasnya.
