SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menekankan perubahan paradigma dari “kerja keras” menjadi “kerja cerdas” dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2027.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat di tengah ribuan usulan program yang masuk.
Asisten II Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Marnabas Patiroy, mencatat terdapat sekitar 8.800 usulan dari tingkat kelurahan hingga kecamatan yang jika ditotal mencapai nilai triliunan rupiah.
Ia menilai jumlah tersebut jauh melampaui kemampuan fiskal daerah saat ini.
“Kita harus bertransformasi dari bekerja keras menjadi bekerja cerdas. Setiap rupiah yang keluar dari APBD harus berdampak kepada masyarakat. Itu intinya,” ujarnya usai Musrenbang, Rabu, 1 April 2026.
Ia menegaskan bahwa paradigma lama yang hanya berorientasi pada penyelesaian program dan administrasi, seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ), harus ditinggalkan.
Fokus ke depan, kata dia, adalah memastikan program yang dijalankan mampu menggerakkan ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun.
“Tadinya yang saya bilang bekerja keras itu seperti contoh, kita bangun fasilitas pariwisata. Tapi bagaimana menghidupkan ini? Infrastrukturnya harus baik menuju ke sana. Karena mana ada orang mau datang kalau jalannya tidak bagus,” jelasnya.
Marnabas juga mengingatkan bahwa dalam agenda lanjutan, para camat dijadwalkan memaparkan seluruh usulan Musrenbang di hadapan perangkat daerah.
Proses tersebut diperkirakan akan diwarnai diskusi intens untuk menentukan sektor prioritas.
“Besok mereka akan memaparkan, kita pilah-pilah mana segmen yang bisa dimasukkan. Di situ mereka akan adu argumen nanti, karena camat membawa usulan dari RT dan LPM,” tambahnya.
Untuk memperkuat kualitas perencanaan, Pemkot Samarinda turut melibatkan masukan dari Bappenas, DPRD Samarinda, hingga DPRD Provinsi guna mensinergikan program pusat dan daerah.
Sinergi tersebut dinilai krusial, terutama dalam melihat peluang dan tantangan dari keberadaan Ibu Kota Nusantara.
“Kita undang Bappenas untuk mensinergikan program pusat, provinsi, dan daerah. Tidak boleh kita lepas dari program IKN. Itu adalah peluang sekaligus tantangan. Kalau tidak bisa kita kelola, pengangguran bisa banyak,” tegasnya.
Selain itu, Marnabas juga menyoroti pentingnya manajemen logistik dalam menekan inflasi daerah.
Meski sebagian besar bahan pokok masih didatangkan dari luar daerah, ia meyakini stabilitas harga tetap dapat dijaga melalui perencanaan yang tepat.
“Jangan dikira daerah penghasil bisa terlepas dari inflasi. Kalau kangkung saja bisa inflasi di Samarinda, berarti manajemennya yang tidak jalan. Itulah mengapa kita butuh kerja cerdas,” pungkasnya.
