SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menerima undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Kaltimtara yang dijadwalkan berlangsung pada 23 April 2026 mendatang di Samarinda.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan undangan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama Bank Kaltimtara bersama jajaran dalam audiensi yang dilaksanakan di Balai Kota Samarinda.
“Tadi kami menerima direktur utama dan rombongan dari Bank BPD untuk menyampaikan undangan RUPS pada 23 April 2026 ini,” ujarnya, Kamis, 2 April 2026.
Ia menyebut, salah satu agenda penting dalam RUPS tersebut adalah penetapan direksi dan komisaris utama yang baru.
Namun, keputusan tersebut akan dibahas bersama seluruh pemegang saham.
“Beberapa agendanya termasuk rencana penetapan direksi yang baru dan komisaris utama yang baru. Nanti seperti apa, itu menunggu pada RUPS karena pembahasannya melibatkan semua pemegang saham,” katanya.
Adapun pemegang saham yang terlibat meliputi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara.
Terkait proses penentuan direktur utama, Andi Harun menegaskan tidak ingin mendahului keputusan RUPS, termasuk merespons isu mengenai latar belakang dua calon yang disebut telah lolos seleksi.
“Saya tidak ingin mendahului RUPS. Kita tunggu saja nanti pada saat RUPS, di situlah akan saya sampaikan beberapa pandangan dari Kota Samarinda,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ruang bagi pemegang saham untuk mengusulkan nama baru praktis sudah tidak ada, mengingat proses seleksi telah menetapkan dua calon yang lolos uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
“Pilihannya hanya dua yang lolos dari OJK. Jadi tidak ada mekanisme lagi untuk memasukkan nama baru. Tinggal memilih di antara dua itu,” jelasnya.
Menurutnya, keputusan dalam RUPS sangat ditentukan oleh komposisi kepemilikan saham.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemegang saham mayoritas memiliki peluang terbesar menentukan hasil akhir.
“Sejauh yang saya ketahui, pemerintah provinsi memiliki lebih dari 50 persen saham. Jadi hampir bisa dipastikan siapa yang dikehendaki pemerintah provinsi berpeluang besar menjadi direktur utama,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan seluruh pemegang saham, termasuk pemerintah kota, tetap akan menyampaikan pandangan dan masukan dalam forum RUPS.
Sementara itu, terkait penilaian kinerja direksi sebelumnya, Andi Harun menyebut hal tersebut juga menjadi bagian pembahasan dalam RUPS.
Namun, ia belum memberikan tanggapan lebih jauh sebelum forum tersebut digelar.
“Secara umum itu dibicarakan di dalam RUPS. Kita lihat nanti dinamikanya seperti apa,” pungkasnya.
