KUKAR: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus menggulirkan berbagai kebijakan strategis untuk menjembatani ketimpangan akses informasi di daerah-daerah terpencil.
Meskipun masih tercatat ada 58 desa yang belum dialiri listrik, komitmen menghadirkan jaringan internet tetap digencarkan sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di seluruh wilayah provinsi.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengungkapkan fakta tersebut saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian se-Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kamis (15 Mei 2025).
“Jangankan blankspot, koneksi listrik saja masih menjadi persoalan di beberapa wilayah. Saat ini, kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk menghadirkan listrik ke 58 desa yang belum teraliri,” ujar Sri Wahyuni.
Pernyataan tersebut menggambarkan kompleksitas tantangan pembangunan infrastruktur dasar di Kalimantan Timur, khususnya dalam menjangkau wilayah pelosok.
Namun demikian, Sri menegaskan bahwa keterbatasan ini tidak boleh menjadi alasan untuk menunda hak warga desa dalam memperoleh akses informasi.
“Apakah kita harus menunggu listrik masuk terlebih dahulu sebelum masyarakat desa bisa mengenal dunia luar atau mengikuti perkembangan zaman? Tentu tidak,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, salah satu kebijakan utama yang kembali ditegaskan sebagai prioritas adalah program Internet Desa Gratis, yang digagas sebagai upaya nyata mengatasi kesenjangan digital.
Program ini ditujukan untuk menyediakan konektivitas internet hingga ke desa-desa yang selama ini masih terisolasi, baik secara geografis maupun secara teknologi.
Untuk mendukung pelaksanaannya, pendekatan teknis yang fleksibel dirancang sesuai dengan kondisi masing-masing desa.
Di wilayah yang sudah memiliki akses infrastruktur dasar, jaringan internet akan dibangun melalui sistem fiber optic.
Sementara itu, desa-desa yang belum memiliki listrik dan jaringan kabel akan menggunakan teknologi tenaga surya sebagai sumber energi alternatif.
Melalui pendekatan ini, Pemprov Kaltim berharap akses internet yang murah, efisien, dan ramah lingkungan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta mempercepat integrasi desa tertinggal ke dalam sistem komunikasi nasional.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan.
Ia mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di tingkat kabupaten dan kota untuk berperan aktif dalam mendukung, mengawasi, serta menyukseskan program strategis tersebut.
“Kami berharap program ini tidak hanya dijalankan oleh provinsi, tapi juga mendapatkan supervisi, pendampingan, dan pengawasan dari pemerintah kabupaten/kota,” ungkapnya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi sarana evaluasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam merumuskan peta jalan digital yang menyeluruh. Berbagai tantangan teknis maupun administratif dibahas secara terbuka, guna memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat desa. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi