SAMARINDA: Perubahan kepemimpinan dan penyesuaian sistem menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mengejar target kinerja tahun 2025.
Beberapa kegiatan di tingkat perangkat daerah kini menghadapi risiko tidak selesai tepat waktu, sehingga evaluasi menyeluruh dilakukan guna menilai potensi serapan anggaran hingga akhir tahun.
Namun demikian, Pemprov Kaltim tidak tinggal diam, sejumlah langkah bakal diambil oleh pemangku kebijakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan identifikasi terhadap pekerjaan yang berpotensi tidak bisa dilaksanakan atau tidak akan rampung hingga Desember mendatang.
“Rapat koordinasi SKPD ini merupakan tindak lanjut dari briefing sebelumnya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian target kinerja,” ujar Sri Wahyuni usai memimpin rapat identifikasi pekerjaan di Rumah Jabatan Gubernur, Ruhui Rahayu, pada Rabu, 14 Mei 2025.
Ia menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama adalah proses transisi kepemimpinan, yang baru saja selesai pada awal Mei.
Transisi ini membawa dampak terhadap kesinambungan pelaksanaan program di masing-masing OPD.
Selain itu, perubahan sistem katalog pengadaan barang dan jasa dari versi 5 ke versi 6 juga turut memengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Penyesuaian ini memerlukan adaptasi cepat dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar sistem terbaru dapat diimplementasikan secara optimal.
“Dalam proses perubahan ini, tentu ada berbagai penyesuaian yang harus dilakukan. Saat ini Biro Barang dan Jasa telah mulai melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi katalog versi 6,” tambahnya.
Sebagai langkah strategis, Pemprov Kaltim meminta seluruh SKPD untuk mengirimkan data prognosis kegiatan hingga akhir tahun 2025.
Data tersebut saat ini sedang direkapitulasi untuk menilai potensi serapan anggaran serta kegiatan mana saja yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan.
“Kami meminta setiap perangkat daerah menyampaikan data prognosis, termasuk persentase capaian kegiatan sampai Desember. Data ini penting untuk memetakan langkah selanjutnya,” terang Sri Wahyuni.
Ia juga mengakui bahwa beberapa kegiatan memang belum berjalan karena dijadwalkan baru akan dimulai pada pertengahan tahun, sekitar Juni atau Juli.
Oleh karena itu, penting untuk mengukur sejauh mana kegiatan tersebut dapat diselesaikan dalam sisa waktu semester kedua 2025.
“Memang ada saja kegiatan karena kan mungkin baru Juni atau Juli. Jadi dengan sisa waktu semester dua, berapa persen kegiatan itu bisa diserap, itu sedang kita inventarisir,” jelasnya.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan program ke depan lebih akurat, realistis, serta mendorong tercapainya target kinerja secara tepat waktu dan terukur.(Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi