SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur jalan hingga ke wilayah pelosok.
Langkah ini ditempuh guna memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menekan kesenjangan pembangunan di seluruh daerah Kaltim.
Menurut Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan pemerintah daerah, salah satunya memastikan pemerataan infrastruktur dasar sebagai fondasi terwujudnya Kaltim yang sejahtera dan maju.
“Perekonomian Kalimantan Timur harus maju, sumber daya manusianya unggul, berkeadilan, dan pembangunannya berkelanjutan terhadap lingkungan,” ujar Rudy saat diwawancarai awak media usai Upacara HUT Kaltim ke-69, Jumat, 9 Januari 2026.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak bisa semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi.
Indikator lain seperti kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta akses infrastruktur yang merata hingga tingkat desa juga menjadi tolok ukur utama.
“Keberhasilan pembangunan akan bermakna jika manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, sampai ke pelosok desa,” tegasnya.
Dalam konteks itu, konektivitas infrastruktur jalan dinilai sebagai pelayanan dasar yang krusial.
Akses jalan yang baik diyakini mampu membuka isolasi wilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Gubernur Rudy secara khusus menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Mahulu) yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses darat.
“Fokus kami adalah memperkuat konektivitas agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal. Infrastruktur jalan provinsi terus kita genjot di seluruh Kalimantan Timur,” katanya.
Sejumlah proyek strategis pun telah menjadi prioritas Pemprov Kaltim, mulai dari pembangunan jalan Tering-Ujoh Bilang di Mahakam Ulu, peningkatan akses di Kutai Timur dan Berau, hingga rencana pengembangan jalur penghubung ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ke depan, kami juga akan membangun akses jalur Sotek-Bongan agar bisa langsung terhubung ke IKN,” ungkap Rudy.
Memasuki 2026, Pemprov Kaltim menargetkan seluruh 10 kabupaten/kota di Benua Etam terkoneksi dengan baik, termasuk wilayah pesisir dan pedalaman.
Selain konektivitas internal, Kaltim juga diarahkan terhubung dengan provinsi tetangga.
“Konektivitas antardaerah akan kita perkuat, baik ke Kalimantan Utara maupun Kalimantan Tengah, agar arus barang dan mobilitas masyarakat semakin lancar,” pungkasnya.
Pemerataan infrastruktur jalan ini diharapkan mampu menekan disparitas harga barang di wilayah pedalaman sekaligus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di Kaltim.
