SAMARINDA: Menindaklanjuti pelonggaran kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerapkan skema campuran dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Skema ini merupakan langkah adaptif yang menggabungkan efisiensi penggunaan anggaran dengan upaya mendukung pemulihan sektor jasa dan perhotelan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan tidak semua kegiatan pemerintahan akan dialihkan ke hotel atau restoran. Pemprov akan menyeleksi jenis kegiatan berdasarkan urgensi, kapasitas peserta, dan kebutuhan fasilitas teknis.
“Kami memberikan kelonggaran untuk kegiatan di hotel, tetapi dengan batas kewajaran. Tidak semua kegiatan dilakukan di hotel. Kami menerapkan skema campuran, antara di kantor, hotel, maupun restoran sesuai kebutuhan,” ujar Sri Wahyuni, Rabu 25 Juni 2025.
Sri Wahyuni menegaskan Pemprov Kaltim tidak memberikan izin untuk semua jenis kegiatan dilakukan di luar kantor.
Kegiatan berskala besar seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan seminar yang memerlukan ruang luas dan fasilitas presentasi canggih akan diarahkan ke hotel. Namun, kegiatan kecil tetap dipusatkan di ruang-ruang perkantoran pemerintahan.
“Biasanya pelatihan memerlukan ruangan luas, susunan meja kursi khusus, jaringan internet yang stabil, dan fasilitas presentasi. Itu bisa dipenuhi hotel. Tapi kalau hanya rapat staf atau rapat internal kecil, cukup di kantor, tegasnya.
Skema campuran ini, menurutnya, adalah solusi realistis untuk menjawab dua tantangan sekaligus: menjaga efisiensi anggaran dan mendukung pemulihan ekonomi lokal pasca-pandemi.
Sri Wahyuni menambahkan seluruh pengajuan kegiatan yang melibatkan penggunaan ruang di luar kantor akan melalui proses evaluasi internal. Aspek-aspek yang dinilai meliputi jumlah peserta, urgensi kegiatan, serta ketersediaan fasilitas kantor. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap proporsional dan tidak membebani anggaran.
“Kita tetap ingin menghidupkan ekonomi lokal, termasuk sektor perhotelan. Tapi itu tidak berarti semua anggaran habis untuk kegiatan luar kantor. Skema campuran inilah yang menjadi pilihan paling rasional,” ujarnya.
Kebijakan pelonggaran kegiatan di hotel sebelumnya disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam keterangannya, Tito menyebut bahwa kegiatan resmi pemda kini diperbolehkan kembali digelar di hotel dan restoran, setelah sebelumnya sempat dibatasi untuk efisiensi selama masa pandemi.
Ia menekankan bahwa langkah ini telah dikomunikasikan dengan Presiden Prabowo Subianto dan bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah, terutama sektor jasa dan perhotelan.
Menanggapi pelonggaran ini, Pemprov Kaltim memastikan bahwa seluruh kegiatan tetap dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel.
Sri Wahyuni menyebut bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tetap menjadi acuan utama, di tengah upaya mendukung sektor ekonomi jasa.
“Ini bagian dari komitmen Pemprov untuk menjaga keseimbangan. Kita bisa membantu hotel bangkit, tapi juga tetap mengedepankan tata kelola anggaran yang sehat,” tutupnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi