SAMARINDA: Wacana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen membuat Kalimantan Timur (Kaltim) harus menata ulang arah kebijakan fiskal pada 2026.
Meski demikian, Pemprov Kaltim menegaskan program pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis tetap akan berjalan sebagai prioritas utama.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan penyesuaian anggaran tidak bisa dihindari jika pemangkasan TKD benar-benar diberlakukan pemerintah pusat.
Namun ia memastikan, sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tidak akan dikorbankan.
“Program sosial, terutama pendidikan dan kesehatan, wajib tetap berjalan,” ujar Seno, Senin 6 Oktober 2025.
Salah satu pos belanja yang berpotensi disesuaikan adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Data menunjukkan Sekretaris Daerah Kaltim menerima Rp99 juta per bulan, sementara pejabat strategis lain memperoleh puluhan juta rupiah.
Meski angka tersebut menuai sorotan, Pemprov menegaskan pengaturan ulang anggaran tetap akan mengutamakan kepentingan publik.
“TPP mungkin akan disesuaikan, beberapa proyek strategis bisa ditunda,” katanya.
Rancangan alokasi TKD 2026 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu menunjukkan Kaltim hanya akan menerima sekitar Rp2,49 triliun Dana Transfer Umum (DTU), dengan rincian: DBH Migas Rp48 miliar DBH Minerba Rp1,19 triliun, dana reboisasi Rp51 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp866 miliar.
Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, sehingga menuntut langkah efisiensi dan perencanaan ulang anggaran secara cermat.
Seno Aji menyebut Pemprov akan duduk bersama DPRD untuk merumuskan strategi rasionalisasi belanja.
Program vital akan tetap diprioritaskan, sementara kegiatan yang dinilai kurang mendesak harus ditunda.
“Kita harus duduk bersama DPRD, memprioritaskan program vital, menunda yang tidak penting, dan memangkas yang bisa dikurangi,” katanya.
Upaya pemerintah provinsi juga mendapat dukungan dari Forum Rumah Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB), gabungan tokoh masyarakat, adat, dan mantan pejabat daerah.
Forum ini siap membantu Pemprov menyampaikan aspirasi kepada anggota DPD RI agar pemerintah pusat mengkaji ulang rencana pemangkasan TKD.
“FRKB ingin membantu kita menyampaikan aspirasi kepada anggota DPD agar pusat mempertimbangkan kembali pemangkasan,” jelas Seno.
Dengan langkah bersama pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, Pemprov Kaltim berharap keberlanjutan program pendidikan dan kesehatan gratis dapat tetap terjamin di tengah potensi pengetatan fiskal tahun 2026.