SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah mempercepat proses pengisian sejumlah jabatan strategis yang hingga kini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap efektivitas kerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan pelayanan publik secara umum.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa proses pengisian jabatan definitif sedang berlangsung dan ditargetkan selesai paling lambat pada Juni 2025.
“Kalau untuk jabatan Plt yang kosong seperti kepala OPD itu sebentar lagi, sekarang sedang dalam proses. Mudah-mudahan paling lambat Juni sudah selesai semua,” ujar Rudy Mas’ud kepada awak media saat ditemui di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin, 26 Mei 2025.
Adapun lima OPD yang saat ini masih dipimpin oleh pejabat Plt antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), Asisten III Sekretariat Daerah, dan Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
Tak hanya itu, Pemprov juga mencermati sejumlah posisi yang diprediksi akan segera kosong dalam waktu dekat karena pejabatnya akan memasuki masa pensiun.
Beberapa di antaranya adalah Kepala Dinas Perkebunan (Disbun), Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Secara keseluruhan, ada 12 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong atau akan segera kosong.
Gubernur Rudy menekankan bahwa pengisian jabatan akan dilakukan berdasarkan prinsip sistem merit, dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, rekam jejak, dan integritas calon pejabat.
“Tidak semua Plt otomatis jadi definitif. Kita akan lakukan seleksi, profiling, dan uji kemampuan. Harus sesuai dengan tantangan jabatan masing-masing,” jelasnya.
Pendekatan ini, lanjut Rudy, merupakan bagian dari strategi membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil.
Pengisian jabatan tidak boleh sekadar formalitas, tetapi harus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mampu mendorong reformasi birokrasi dan menciptakan layanan yang berdampak nyata. Kita ingin birokrasi yang cepat, transparan, dan profesional,” tegasnya.
Rudy juga meminta seluruh OPD menjaga kinerja selama masa transisi kepemimpinan, agar penyerapan anggaran dan program prioritas tetap berjalan optimal meski beberapa posisi kepala OPD masih kosong.
“Kita ingin semua OPD bergerak. Walau Plt, harus tetap maksimal. Sambil menunggu pengisian definitif, program harus jalan terus,” ujar Rudy.
Percepatan pengisian jabatan ini juga menjadi bagian dari konsolidasi program 100 hari pertama pemerintahan Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang akan mencapai tonggaknya pada 30 Mei 2025.
Rudy menilai, penataan struktur pimpinan OPD merupakan fondasi penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang efektif dan berdampak langsung pada masyarakat. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi