SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bmenegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai langkah strategis menekan laju inflasi daerah.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang III, Arif Murdiyatno mewakili Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat menghadiri kegiatan Capacity Building dan Evaluasi Program Kerja Pengendalian Inflasi, yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim, Samarinda, Kamis 19 Juni 2025.
Dengan mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Pangan Kaltim untuk Nusantara”, kegiatan ini menjadi forum strategis bagi seluruh TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) se-Kaltim untuk mengevaluasi program kerja, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan langkah konkret pengendalian harga di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Inflasi bukan hanya persoalan ekonomi makro, tetapi berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, peran TPID sangat strategis untuk menjaga keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan ketersediaan pasokan,” ujar Arif Murdianto.
Ia menekankan pentingnya sinergi antarwilayah, antarsektor, dan antar-lembaga yang terus diperkuat, termasuk pemanfaatan teknologi dan data berbasis bukti sebagai dasar perumusan kebijakan publik. Menurutnya, tantangan pengendalian inflasi di Kaltim sangat kompleks, mulai dari pasokan yang bergantung dari luar daerah hingga tingginya biaya distribusi.
“Kita juga perlu memberi perhatian pada sektor hulu dan hilir mulai dari peningkatan produksi pangan lokal, logistik dan transportasi, hingga pemanfaatan gudang, Komunikasi publik yang tepat juga penting untuk menjaga persepsi pasar,” sambungnya.
Pemerintah Provinsi, lanjut Arif, akan terus mendorong inovasi dan kebijakan yang responsif terhadap dinamika harga serta memfasilitasi partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam pengendalian inflasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim, Budi Hartanto, menyampaikan bahwa Kalimantan Timur tengah menghadapi tantangan baru dalam pengendalian inflasi seiring adanya perlambatan ekonomi akibat perubahan rencana pembangunan IKN.
“Ada sedikit kelambatan ekonomi karena perubahan pada rencana konstruksi IKN, dan itu berimbas pada inflasi. Namun kita tetap menjaga stabilitas dengan pendekatan struktural, termasuk pemanfaatan teknologi seperti AI (Artificial Intelligence) untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan,” jelas Budi.
Ia menambahkan, tingginya kunjungan masyarakat dan mobilitas barang dalam dua tahun terakhir turut menyebabkan lonjakan inflasi. Untuk itu, BI dan para pemangku kepentingan mendorong pengembangan infrastruktur penunjang seperti gudang strategis, jalur laut, dan sistem perkapalan.
Budi juga menyoroti Kabupaten Berau sebagai contoh wilayah yang terdampak biaya logistik tinggi akibat posisi geografisnya, serta menekankan pentingnya efisiensi pelabuhan dan transportasi udara untuk menurunkan harga barang.
“Berau menunjukkan bagaimana cost distribution sangat memengaruhi inflasi. Oleh karena itu, efisiensi jalur distribusi menjadi prioritas,” katanya.
Dalam hal ini, ia memberikan apresiasi kepada Kutai Kartanegara (Kukar) yang dinilai berhasil menjaga ketahanan pangan melalui konsistensi program pertanian dan infrastruktur.
“Kukar menjadi contoh kabupaten yang berhasil. Tahun 2023 lalu, TPID Kaltim meraih juara 2 nasional. Ini hasil dari kerja sama yang kuat dan konsisten. Semoga kota lain, termasuk Samarinda, bisa menyusul melalui kolaborasi intensif dan data yang akurat,” harapnya.
Budi optimis bahwa melalui kolaborasi yang kuat, Kalimantan Timur mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, dan menghadirkan pembangunan ekonomi yang tangguh di tengah dinamika nasional, khususnya dengan hadirnya IKN. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi