SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai merancang sinergi antara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Skema kolaborasi ini dibidik untuk memperkuat rantai pasok bahan baku sekaligus menciptakan efek ganda bagi perekonomian daerah.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno, mengatakan pembahasan integrasi antarprogram prioritas nasional tersebut sudah mulai dilakukan di tingkat pemerintah provinsi.
Menurutnya, MBG tidak bisa berjalan sendiri karena membutuhkan suplai bahan baku dalam jumlah besar dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Kopdes Merah Putih yang tersebar di desa-desa memiliki potensi menjadi penghubung antara petani, pelaku usaha pangan, dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Program pusat ini bukan hanya MBG, tetapi juga ada Kopdes Merah Putih dan lainnya. Ini yang harus kita sinergikan agar saling mendukung dan memberi dampak ekonomi di daerah,” ujarnya saat diwawancarai usai menghadiri peluncuran SPPG Muhammadiyah di Samarinda, Rabu, 25 Februari 2026.
Di Kalimantan Timur, tercatat terdapat 1.037 unit Kopdes Merah Putih.
Keberadaan koperasi tersebut dinilai strategis untuk menyerap hasil pertanian, hortikultura, perikanan, hingga peternakan masyarakat sebelum didistribusikan sebagai bahan baku MBG.
Arief menjelaskan, selama ini sebagian petani dan pelaku usaha rumah tangga masih menghadapi kendala pasar.
Dengan adanya program MBG yang berjalan setiap hari, kebutuhan bahan pangan menjadi peluang pasar baru yang stabil.
“Kalau ini bisa terhubung, maka dari hulu sampai hilir bisa bergerak. Petani menanam, koperasi menyerap, dapur mengolah, lalu didistribusikan ke anak-anak dan penerima manfaat,” jelasnya.
Selain sektor pertanian, pemerintah juga mulai mendorong penguatan hilirisasi, termasuk pengembangan hatchery dan pembibitan ayam petelur untuk mendukung kebutuhan telur di Kaltim.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Samarinda, Hariyono, menambahkan bahwa kebutuhan bahan baku menjadi kunci keberlanjutan operasional SPPG.
Karena itu, kolaborasi dengan koperasi desa dan kelompok tani dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan.
“SPPG membutuhkan suplai rutin setiap hari. Kalau bahan bakunya bisa dipenuhi dari dalam daerah, maka manfaat ekonominya juga kembali ke masyarakat Kaltim,” katanya.
Ia menegaskan pembahasan sinergi ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi membangun kemandirian pangan daerah.
“Harapannya perputaran ekonomi terjadi di daerah sendiri, sehingga program ini tidak hanya memberi manfaat kesehatan, tetapi juga dampak ekonomi yang nyata,” pungkasnya.
