SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah merancang kebijakan strategis berupa stimulus khusus untuk mendorong pemerataan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah-daerah yang tertinggal.
Langkah ini menjadi respons atas ketimpangan konsentrasi penduduk yang selama ini terfokus di wilayah perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebutkan bahwa Mahakam Ulu (Mahulu) merupakan salah satu contoh daerah dengan jumlah penduduk yang sangat rendah, yakni hanya berkisar antara 20.000 hingga 30.000 jiwa.
“Kita perlu menyikapi urbanisasi dengan bijaksana. Kalau semua hanya menumpuk di tiga daerah itu, maka ketimpangan akan terus terjadi,” ujarnya usai menghadiri Musyawarah Daerah IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) di Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim, Jumat, 16 Mei 2025.
Pemprov Kaltim, lanjutnya, tengah menyusun stimulus komprehensif untuk daerah-daerah seperti Mahulu.
Stimulus tersebut akan meliputi sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta insentif khusus bagi tenaga kerja dan aparatur sipil negara (ASN) yang bersedia ditempatkan di wilayah terpencil.
“Kalau Mahulu ingin berkembang, maka tidak cukup hanya dengan menambah anggaran. Kita juga butuh distribusi penduduk yang lebih proporsional dan peningkatan kualitas manusianya. Itulah arah kebijakan ke depan,” tegas Seno Aji.
Ia menambahkan, hambatan utama pembangunan di daerah pedalaman adalah keterbatasan akses dan infrastruktur.
Oleh karena itu, program stimulus juga akan difokuskan untuk membuka keterisolasian dan mengoptimalkan potensi wilayah yang selama ini belum tergarap.
Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, dr. Nurizky, menilai karakteristik wilayah Kaltim yang luas dan beragam menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas pembangunan.
Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan kebutuhan lokal.
“Banyak wilayah pedalaman belum tergarap optimal. Karena itu, dalam konteks kependudukan, kami terus melakukan pendataan by name by address agar setiap intervensi benar-benar tepat sasaran,” ujarnya dalam pernyataan terpisah.
Dalam rangka mendukung pengendalian stunting dan peningkatan kualitas SDM, BKKBN juga mendorong pendekatan pentahelix, yakni melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan perguruan tinggi.
“Stunting itu bukan cuma soal gizi. Tapi juga soal sanitasi, air bersih, dan pola pengasuhan yang menyeluruh,” jelas Nurizky.
Data terbaru mencatat prevalensi stunting di Kaltim turun dari 22,09 persen menjadi 22,02 persen.
Meskipun menunjukkan penurunan, angka tersebut masih jauh dari target WHO sebesar 14 persen.
“Kalau kita ingin bonus demografi benar-benar menjadi peluang, maka semua wilayah harus diberdayakan. Jangan sampai hanya sebagian yang maju, sementara daerah-daerah lain tertinggal,” imbuhnya.
Saat ini, BKKBN telah membentuk lebih dari 5.100 tim pendamping keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Kaltim.
Tim ini terdiri dari bidan, kader PKK, dan tokoh masyarakat yang aktif mendampingi keluarga berisiko stunting, serta memberikan edukasi langsung di komunitas.
Dengan sinergi antara Pemprov Kaltim, BKKBN, dan seluruh pemangku kepentingan, kebijakan stimulus ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan menciptakan keadilan sosial di seluruh penjuru Kalimantan Timur. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi