SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mematangkan arah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan menitikberatkan pada penguatan hilirisasi industri, pengendalian inflasi, serta optimalisasi potensi investasi kawasan industri.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan program hilirisasi tetap menjadi bagian penting dalam rencana kerja tahun depan, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kabupaten Kutai Timur.
Menurutnya, hilirisasi masuk dalam program prioritas daerah dan akan diarahkan pada sektor yang berbeda dari tahun sebelumnya.
“Kalau tahun ini hilirisasi pada pakan ternak, tahun depan kita proyeksikan pembangunan rumah produksi bersama untuk minyak ‘Minyak Kita’,” ujarnya usai Konsultasi Publik Rencana Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027, Selasa, 31 Maret 2026.
Ia menjelaskan, program tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengendalian inflasi daerah melalui penguatan produksi komoditas strategis.
Selain hilirisasi, Pemprov Kaltim juga mendorong pengembangan kawasan industri sebagai super hub ekonomi.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyusunan proyek investasi siap tawar atau investment project ready to offer (iPro), termasuk di wilayah Kutai Kartanegara.
Sementara itu, penguatan kelembagaan pengelolaan KEK Maloy juga menjadi perhatian.
Pemerintah mempertimbangkan skema joint venture antara Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memperkuat badan pengelola kawasan tersebut.
“Ada saran dari Pak Gubernur agar dilakukan joint venture supaya badan pengelolanya lebih kuat,” katanya.
Di sisi lain, keterbatasan fiskal membuat pemprov harus melakukan penyesuaian target pembangunan.
Sri menyebut, sejumlah indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan dikoreksi menyesuaikan kondisi keuangan daerah saat ini.
“Dengan kondisi fiskal sekarang, capaian pertumbuhan ekonomi tidak bisa sama seperti target awal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian indikator,” jelasnya.
Untuk itu, pada 2027 Pemprov Kaltim menetapkan empat prioritas utama pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemenuhan standar pelayanan minimal. Meski demikian, belanja untuk urusan pemerintahan lainnya tetap berjalan.
Dalam penyusunan RKPD 2027, Sri mengakui terdapat sejumlah tantangan, terutama menjaga konsistensi belanja agar tetap fokus pada program prioritas yang berdampak langsung.
“Tantangannya adalah bagaimana belanja itu berkualitas, terarah, dan terukur serta tetap komitmen pada prioritas,” terangnya.
Selain itu, pemprov tengah berupaya mengintegrasikan pembiayaan pembangunan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk menutup kebutuhan yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Misalnya kita hanya mampu membangun tiga sekolah dari APBD, sementara kebutuhan ruang kelas baru masih ada, itu yang akan kita tawarkan ke CSR,” katanya.
Pemprov Kaltim juga mengupayakan peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak, seperti Pajak Air Permukaan (PAP) dan pajak alat berat, termasuk alat berat di sektor kelautan seperti floating crane.
Tak hanya itu, potensi pendapatan juga diupayakan dari pengelolaan alur sungai, termasuk aktivitas ship to ship dan fasilitas tambat kapal yang direncanakan dapat dikenakan retribusi.
Dengan berbagai strategi tersebut, Pemprov Kaltim berharap RKPD 2027 mampu menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
