SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menandatangani perjanjian kerja sama program bantuan pendidikan bertajuk GratisPol bersama lebih dari 50 perguruan tinggi, Senin, 7 Juli 2025.
Penandatanganan berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kaltim, dan disaksikan langsung oleh perwakilan kampus, OPD terkait, dan tokoh masyarakat.
Langkah ini menandai dimulainya babak baru dalam transformasi kebijakan pendidikan daerah, yang tak lagi terpaku pada sekadar penyediaan sarana, tetapi berani melangkah lebih jauh dalam memberikan jaminan biaya pendidikan bagi putra-putri daerah.
“Di anggaran tahun 2025, program Gratispol ini baru diberikan kepada siswa dan mahasiswa baru,” kata Rudy Mas’ud saat memberikan sambutan.
Ia menegaskan bahwa pendaftaran, proses administrasi, hingga pembiayaan semester awal sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Komitmen itu tak berhenti di semester pertama. Pemprov Kaltim juga menjamin kelangsungan pembiayaan hingga semester delapan, yang akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.
Namun, untuk program studi kedokteran, Gubernur menyebutkan adanya batasan pembiayaan sebesar Rp15 juta.
Selisih biaya yang melebihi plafon tersebut menjadi tanggungan pribadi mahasiswa.
Dalam kesempatan itu, Rudy menekankan pentingnya partisipasi aktif lembaga pendidikan dalam menyosialisasikan program GratisPol secara menyeluruh.
Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, terutama antara pemerintah dan perguruan tinggi.
“Langkah ini benar-benar terbuka dan inklusif untuk seluruh anak-anak Kalimantan Timur, tanpa memandang suku, agama, bahasa maupun budaya,” ujar Rudy Mas’ud, menegaskan semangat pemerataan dan inklusivitas yang menjadi dasar kebijakan ini.
Gubernur menolak menyebut kegiatan tersebut sebagai seremoni belaka.
Ia menggambarkannya sebagai bentuk kesungguhan pemerintah untuk mempersiapkan generasi emas Kaltim yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
“Ini bukan sekadar wacana, tetapi kami sungguh-sungguh berkonsentrasi, membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh generasi muda Kaltim untuk menempuh pendidikan tanpa kendala biaya,” ucapnya.
Dari sisi teknis, pelaksanaan program GratisPol tahun ini akan merujuk pada data tahun ajaran sebelumnya. Pemerintah menetapkan batas cakupan maksimal sebesar 10 persen dari jumlah mahasiswa yang terdaftar.
Namun, Rudy Mas’ud tak menampik kemungkinan peningkatan angka penerima manfaat seiring evaluasi program yang terus dilakukan.
“Kalau tahun kemarin ada 1.000 mahasiswa, maka tahun ini bisa jadi 2.000. Prinsipnya kita perluas, tapi tetap menjaga ekosistem industri pendidikan agar tetap sehat,” kata dia.
Sejumlah kampus besar turut menandatangani perjanjian kerja sama ini. Di antaranya Universitas Mulawarman, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Politeknik Negeri Samarinda, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim, Universitas Kutai Kartanegara, hingga Universitas Gunadarma.
Kehadiran lembaga-lembaga ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program GratisPol di lapangan.
Gubernur Rudy Mas’ud menyebut program ini sebagai investasi jangka panjang.
Baginya, masa depan Kalimantan Timur tidak lagi bertumpu pada hasil tambang, melainkan pada kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia.
Dalam jangka panjang, Pemprov Kaltim juga mengincar kemitraan dengan universitas-universitas terkemuka di dalam dan luar negeri.
Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Kaltim agar tak kalah bersaing dengan institusi lain di luar daerah.
Harapannya, anak-anak Kalimantan Timur tidak lagi perlu meninggalkan tanah kelahirannya hanya untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Program Gratispol menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Kaltim dalam membangun daya saing daerah di tengah dinamika nasional dan tantangan global.
Kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan diharapkan dapat mencetak generasi unggul, mandiri, dan siap tampil sebagai pemimpin masa depan.
Dengan semangat inklusi dan keberlanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tampaknya tengah menanam benih perubahan yang dampaknya akan terasa jauh melampaui periode kepemimpinan saat ini. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi