SAMARINDA : Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengatakan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap pendapatan daerah masih sangat sedikit, belum maksimal.
“Kontribusi yang diberikan sangat kecil dan tidak sebanding dengan penyertaan modal yang sudah kita berikan,” kritik Rudy usai mendengarkan presentasi kinerja Perusda/BUMD Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu, 8 Maret 2025.
Padahal, menurutnya Kaltim memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik dari sisi sumber daya alam, pengembangan industri perkebunan, sektor jasa, hingga infrastruktur dan kehadiran Ibu Kita Nusantara (IKN).
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengaku, sebenarnya banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh perusda-perusda Kaltim. Namun sayang, peluang besar itu tidak ditangkap atau dioptimalkan.
Wakil Gubernur Seno Aji pun turut merasakan hal yang sama. Ia menilai perusda-perusda Kaltim belum maksimal.
“Setelah kita lihat tadi, semua perusda rata-rata masih terkungkung (terbelenggu) dengan kerja sama pihak ketiga,” ujarnya.
Ia mencontohkan, PT Migas Mandiri Pratama (MMP) hanya mengandalkan penerimaan dari participating interest (PI) Blok Mahakam. Meski MMP sudah mulai mencoba melakukan usaha non-PI, namun belum menghasilkan penerimaan yang besar.
“Dari PI tahun lalu kita dapat Rp200 miliar. Tahun ini hanya Rp75 miliar. Begini kalau kita selalu mengandalkan orang lain,” tegasnya.
Contoh lainnya, Perusda Kelistrikan yang hanya mengandalkan kerja sama dengan PT CFK. Tak jauh berbeda dengan Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS).
“BKS hanya mengandalkan MSJ. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Gerak usahanya sangat tergantung dari kerja-kerja MSJ,” tuturnya.
Ia meyakini, bukan tidak mungkin ke depan BKS akan diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mengembangkan usahanya sendiri.
“Mereka bisa menambang sendiri, menjual sendiri dan menjadi perusda yang jauh lebih besar,” harapnya.
Selain itu, untuk Perusda Melati Bakti Satya (MBS) pihaknya akan mencoba untuk bernegosiasi dengan Pelindo untuk mengambil alih aset-aset agar Pemprov lebih leluasa bekerja di KKT (Kaltim Kariangau Terminal) Balikpapan.
“Kita akan besarkan sendiri supaya PAD kita meningkat drastis. Kalau Pelindo tidak mau, maka kita harus duduk bersama Pelindo untuk memastikan bahwa hasil bagi KKT lebih bagus lagi untuk Kaltim,” ungkapnya.
Turut hadir, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad dan Kepala Biro Perekonomian Iwan Darmawan.