BALIKPAPAN: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menekankan pentingnya data akurat sebagai rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.
Hal itu, sebab data pemilih yang akurat sangat berkaitan dengan hak warga negara dan sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik saat dan setelah Pilkada.
“Data pemilih yang tepat dan akurat tidak akan menyebabkan kehilangan hak warga negara, hak konstitusi warga negara,” tegasnya.
Penegasan itu ia sampaikan ketika membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (16/8/2024).
Ia menjelaskan, rapat pleno terbuka terkait DPS ini sangat penting untuk menghasilkan data pemilih yang akurat karena ketepatan data pemilih juga akan menghindari terjadinya konflik-konflik pemilihan umum (pemilu).
Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu pun mengingatkan tantangan pilkada nanti akan lebih besar sebab dilakukan secara serentak. Berbeda dengan pilkada dulu yang masih dilakukan secara bertahap/wilayah.
“Silakan WA saya. Teman-teman penyelenggara sampaikan saja, pemerintah akan selalu memberi dukungan. OPD juga harus memberi dukungan,” ucapnya.
Ia mengaku, potensi partisipasi pemilih pada pilkada diprediksi akan lebih meningkat karena kepedulian warga kepada para pemimpin daerahnya.
“Tapi ingat, sebaliknya potensi konfliknya juga lebih tinggi. Ini yang harus juga kita waspadai,” pesannya.
Sebagai informasi, DPS Kaltim sebanyak 2.821.421 pemilih dari jumlah penduduk Kaltim 4,5 juta jiwa. Akmal berharap pilkada di Benua Etam akan berlangsung lancar dan damai tanpa konflik berarti.
“Kami siap membantu. Kita tidak akan intervensi. Mari awali dengan keterbukaan dan komunikasi. Forkopimda akan memberi dukungan dengan baik,” serunya.
Hadir pula, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Fahmi Idris, Bawaslu Kaltim dan perwakilan Kodam VI Mulawarman dan Polda Kaltim. Hadir pula Komisioner KPU Kaltim dan KPU kabupaten dan kota se-Kaltim.(*)