SAMARINDA: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sudah mendata mahasiswa baru di 53 perguruan tinggi negeri/swasta (PTN/PTS) sesuai perjanjian kerja sama (PKS) dengan uang kuliah tunggal (UKT) tertinggi.
“Misal batas atas Rp5 juta, jadi kalau dia hanya Rp3 juta ya tidak dikasih Rp5 juta. Sesuai dengan UKTnya tapi tidak melampaui batas atas. Batas atas itu tergantung fakultasnya, tidak pukul rata semua Rp5 juta,” ujarnya.
Hal itu ia katakan saat menghadiri Rapat Paripurna ke-17 DPRD Provinsi Kaltim di Gedung Utama (B) Kantor DRPD Provinsi Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda, Rabu 11 Juni 2025.
Ia menjelaskan, batas atas tersebut akan bervariasi nilainya yang disesuaikan dengan masing-masing fakultas.
“Tim sudah memperhitungkan itu,” tegasnya.
Sekda menyebut akan ada tim khusus yang mengatur pendidikan gratis ini. Tim tersebut berisikan tim transisi dan juga dari unsur Pemprov Kaltim.
“Nanti akan ada sistem aplikasi ketika diinput di situ kelihatan. NIK kan gabisa kebaca dua kali,” jelasnya.
Terkait mekanisme pembayaran, Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu mengatakan akan langsung ke kampus dan tidak perorangan.
“Rancangan kita seperti itu dan dengan Kemendagri juga seperti itu. Kita langsung berikan ke kampus, jadi kampus juga punya tanggung jawab memonitor anak-anak kita yang sedang kuliah di sana seperti apa perkembangannya,” terangnya.
Sementara proses peraturan gubernur (Pergub) saat ini, lanjutnya, sudah difasilitasi ke Kemendagri dan sudah dilakukan perbaikan.
“Insyaallah minggu ini turun. Kalau minggu ini turun berarti minggu depan sudah bisa penandatanganan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengapresiasi dukungan fraksi dewan terhadap program unggulan Gratispol dan Jospol.
“Kami bersyukur ada kesamaan persepsi bahwa program Gratispol dan Jospol menjawab kebutuhan masyarakat Kaltim, tidak hanya untuk jangka pendek tetapi jangka panjang. Implementasi program gratispol merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” yakinnya.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel ini dihadiri Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana serta 34 anggota dewan, perwakilan Forkopimda Kaltim, asisten, staf ahli dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.
Sebagaimana diketahui, Gratispol, merupakan program unggulan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Terdapat enam program unggulan Gratispol yang telah diluncurkan, di antaranya:
1. Pendidikan Gratis untuk jenjang SMA/SMK/MA, SLB, D3, S1, S2 hingga S3.
2. Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu.
3. Program Umrah dan Perjalanan Religi Gratis bagi marbut masjid dan penjaga rumah ibadah.
4. Pembagian Seragam Sekolah Gratis.
5. Bantuan Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
6. Fasilitas Internet Gratis di Setiap Desa.
Rudy Mas’ud menegaskan, Gratispol adalah program yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan kini menjadi prioritas Pemprov Kaltim. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi