SAMARINDA: Menjadi pertama kalinya bagi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Kota Samarinda secara resmi meluncurkan aplikasi perjalanan dinas yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam perjalanan dinas.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan bahwa misi pemerintah kota adalah untuk terus mewujudkan administrasi yang terintegrasi, kredibel, dan transparan. Salah satunya dengan adanya Aplikasi Perjalanan Dinas.

“Hari ini kita launching aplikasi untuk menjadi instrumen perjalanan dinas bagi segenap pegawai dan pejabat di lingkup Pemkot Samarinda,” ucapnya saat konferensi pers usai launching aplikasi perjalanan dinas dan sosialisasi manajemen resiko di Hotel Harris, Samarinda, Senin (13/5/2024).
Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk meningkatkan tata kelola keuangan, dengan fokus khusus pada penanganan yang tepat terhadap biaya perjalanan dinas.
Menurutnya, salah satu sektor yang selama ini menjadi sorotan secara nasional di semua pelaksanaan tingkatan pemerintahan dari pusat sampai daerah adalah soal tata kelola keuangan yang baik dan benar. Salah satu subsektornya adalah perjalanan dinas.
Aplikasi yang baru diluncurkan ini akan menjadi alat penting bagi pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas serta meminimalkan praktik yang tidak benar selama perjalanan dinas.
Aplikasi ini diberi nama SIMPERJADIN (Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas) yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2024.
Memiliki basis real-time yang bisa memonitor langsung dari sistem.
Dengan itu, setiap detail perjalanan dinas akan terdokumentasi dan dapat dipantau oleh sistem secara berkelanjutan.
“Aplikasi ini akan memungkinkan pelacakan real-time terhadap detail perjalanan, termasuk moda transportasi, tujuan, akomodasi, lokasi acara, dan durasi perjalanan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan pada bulan Mei ini akan digencarkan sosialisasi besar-besaran di lingkungan pemerintah agar seluruh jajaran Pemkot sudah bisa menggunakannya.
Aplikasi ini juga akan berlaku di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Samarinda.
Merupakan yang pertama di Kaltim, ia berharap sistem ini akan menjadi inspirasi bagi daerah dan kota lain.
“Mudah-mudahan ini jadi inspirasi bisa menjadi contoh bagi seluruh kabupaten kota yang belum atau mungkin membutuhkan aplikasi,” harapnya.
Ia juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan daerah lain yang tertarik untuk mengadopsi aplikasi serupa, dengan menekankan tujuan bersama untuk meningkatkan praktik tata kelola di lingkungan pemerintahan.(*)