SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya menemui massa aksi Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang menggelar evaluasi satu tahun kinerja Rudy–Seno di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 23 Februari 2026.
Untuk pertama kalinya sejak menjabat satu tahun terakhir, Rudy turun langsung menemui demonstran. Ia terlihat duduk bersila di halaman kantor gubernur, masih mengenakan setelan jas lengkap, berdialog langsung bersama mahasiswa, didampingi Kepala Biro Kesra Dasmiah dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Aksi sempat memanas lantaran massa merasa tak kunjung ditemui gubernur. Sejumlah peserta aksi sempat menerobos gerbang dan terjadi dorong-dorongan dengan aparat keamanan sebelum situasi kembali kondusif.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy menyatakan menerima, menyetujui, dan menyepakati seluruh tuntutan yang disampaikan aliansi GERAM.
“Kita semuanya sepakat dan menyetujui seluruh tuntutan aliansi,” ujarnya di hadapan massa.
Tujuh poin tuntutan yang dibawa mahasiswa meliputi evaluasi dan pemerataan program Gratispol, tindak lanjut kerusakan ekologis, pemerataan pembangunan infrastruktur, penghentian praktik politik dinasti, jaminan perlindungan buruh dan masyarakat adat, perlindungan kebebasan berekspresi, serta transparansi APBD.
Rudy kemudian menandatangani pakta integritas di atas materai sebagai bentuk komitmen atas tuntutan tersebut.
Menanggapi tuntutan evaluasi program Gratispol, Rudy memaparkan data penerima manfaat beasiswa. Menurutnya, sebelum program Gratispol berjalan, beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan hanya menjangkau sekitar 5.000 penerima.
“Di 2025, saat kami masuk di pertengahan anggaran berjalan, yang bisa disekolahkan melalui program Gratispol sebanyak 21.903 mahasiswa,” ujarnya.
Untuk 2026, ia menyebut jumlah penerima meningkat signifikan, yakni sebanyak 157.090 mahasiswa dari semester 1 hingga 8. Seluruhnya merupakan mahasiswa ber-KTP Kalimantan Timur dan berdomisili minimal tiga tahun tanpa melihat agama atau latar belakang.
Namun, ia menjelaskan tidak seluruh biaya kuliah dapat ditanggung penuh karena adanya regulasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Untuk program studi dengan UKT di bawah Rp5 juta, biaya ditanggung 100 persen. Sementara untuk jurusan teknik maksimal Rp7 juta dan kedokteran maksimal Rp15 juta dari total biaya yang lebih tinggi.
“Bukan kami yang memutus sepihak. Verifikasi dilakukan pihak kampus sesuai persyaratan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa program tersebut bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul, termasuk afirmasi bagi guru dan PNS untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3.
Terkait pemerataan pembangunan, Rudy menyinggung pembangunan jalan di Kutai Barat yang sebelumnya tidak tersentuh anggaran provinsi karena berstatus jalan nasional.
Ia mengklaim pemerintahannya membangun sekitar 23 kilometer ruas jalan Tering–Ujoh Bilang, lebih panjang dibanding pembangunan sebelumnya meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Selain itu, ia menyebut Jembatan Sai Nibung dengan bentangan 90 meter di Kutai Timur menuju Berau yang mangkrak selama beberapa periode gubernur akan segera diresmikan.
“Periode kami, kami menyelesaikan dengan catatan kami sebagai personal garansi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur,” katanya.
Di sektor ekologis, ia menyatakan dinas teknis terkait akan menyampaikan penjelasan lanjutan mengenai tindak lanjut kerusakan lingkungan.
Menjawab tudingan politik dinasti, Rudy menegaskan setiap warga negara memiliki hak politik sesuai ketentuan perundang-undangan. Semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan usia memiliki hak untuk dipilih maupun memilih.
Sementara terkait transparansi APBD, ia menyebut pengelolaan keuangan daerah telah diaudit oleh BPK RI dan dapat diakses melalui kanal resmi Pemprov Kaltim.
“APBD sangat transparan dan diaudit. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.
Koordinator Lapangan Aliansi GERAM, Andreas Anggariuswato, mengapresiasi kesediaan gubernur menemui massa dan menandatangani pakta integritas.
“Kami membawa tujuh poin tuntutan dan sudah diterima gubernur serta ditandatangani di atas materai. Kami harap ini konsisten dilaksanakan, jangan hanya tanda tangan di atas kertas,” ujarnya.
Ia menegaskan aliansi akan terus mengawal implementasi kesepakatan tersebut.
Aksi yang berlangsung sejak siang hari itu akhirnya berakhir kondusif setelah penandatanganan pakta integritas dan dialog terbuka antara gubernur dan mahasiswa.
