JAKARTA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyebut Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tujuh arahan kepada seluruh kepala daerah guna menghindari miskomunikasi yang berseliweran di berbagai media.
“Kita berharap seluruh pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah di Kaltim dapat berjalan secara harmonis,” kata Akmal di Jakarta.
Hal itu ia katakan ketika secara virtual memimpin rapat koordinasi tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Rakor penjabat kepala daerah se Indonesia di Jakarta belum lama ini.
Akmal pun memaparkan arahan Jokowi yakni waspada terhadap dampak fenomena super el nino, penyederhanaan prosedur dan tata kelola, khususnya pelayanan perizinan bagi investor.
“Untuk pengendalian inflasi akan kita lakukan dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar,” tegasnya.
Para kepala OPD, lanjutnya, juga diingatkan untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk stimulus ekonomi dan bansos kepada masyarakat.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dala Negeri itu juga menegaskan dukungan pemerintah daerah untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024 harus diberikan secara nyata tanpa intervensi apapun.
“Pastikan netralitas ASN dan segera selesaikan kalau ada percikan-percikan politik,” tegasnya.
Selain itu, para kepala OPD juga diminta fokus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting dan hilirisasi industri.
“Banyak hal yang harus kita lakukan ke depan, dan bagaimana kita melaksanakan program-program di setiap perangkat daerah, sehingga kita bisa mengakselerasi capaian-capaian atau indikator kinerja secara maksimal,” pungkasnya.
Rapat virtual dilanjutkan dengan paparan program dari kepala perangkat daerah dan diskusi yang dimoderatori Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rahmad.
Rakor diakhiri catatan penting oleh Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni. (*)