SAMARINDA: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (Porprov) 2026 berpotensi mengalami penundaan ke 2027.
Hal ini menyusul hasil rapat koordinasi yang menunjukkan lebih dari 50 persen kabupaten/kota belum menganggarkan dana untuk pengiriman atlet.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan secara prinsip Kabupaten Paser selaku tuan rumah telah menyatakan kesiapan menggelar Porprov pada 2026.
Namun persoalannya, tidak semua daerah siap dari sisi anggaran.
“Paser sudah menyatakan siap di 2026. Tapi pertanyaannya, apakah kabupaten/kota siap? Jangan sampai Porprov jalan, yang ikut cuma dua daerah. Itu kan kacau juga,” ujar Faisal, Senin, 2 Maret 2026.
Menurutnya, dalam rapat koordinasi terakhir, lebih dari separuh daerah mengaku belum menganggarkan dana untuk mengirim atlet pada 2026.
“Bukan tidak siap, tapi memang tidak dianggarkan di APBD mereka. Kita harus memaklumi karena setelah pemotongan anggaran banyak daerah juga kalang kabut,” jelasnya.
Faisal menegaskan kondisi tersebut membuat Dispora Kaltim harus berhati-hati agar pelaksanaan Porprov tidak mengganggu persiapan atlet menuju ajang lebih besar seperti Pra-PON dan Pekan Olahraga Nasional (PON).
Sebagai tindak lanjut, Dispora Kaltim akan menggelar pertemuan lanjutan pada bulan Ramadan bersama para Kadispora kabupaten/kota, Ketua KONI, serta Bupati Paser untuk memutuskan apakah Porprov tetap digelar 2026 atau digeser ke 2027.
“Dari suara yang berkembang, banyak yang menginginkan diundur ke 2027, kemungkinan di triwulan pertama. Itu jauh lebih aman dan safe,” katanya.
Selain membahas jadwal, pertemuan tersebut juga akan mendiskusikan skema penyelenggaraan, termasuk kemungkinan pembagian venue di beberapa daerah agar beban tidak hanya ditanggung satu kabupaten.
“Seperti PON di NTB-NTT, kita bisa ambil jalan tengah. Misalnya sebagian di Paser, sebagian di Balikpapan, Berau, atau Samarinda. Yang penting event tetap jalan dan tidak memberatkan,” ungkap Faisal.
Ia menambahkan komunikasi akan terus dilakukan dengan kepala daerah masing-masing agar ada kepastian komitmen anggaran sebelum keputusan final ditetapkan.
“Kalau dianggarkan, mereka siap. Tapi kalau tidak ada anggaran, tentu sulit mengirim atlet. Jadi ini yang harus kita dudukkan bersama,” pungkasnya.
