

KUTIM: Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim), Ronny Bonar menyoroti permasalahan serius terkait Posyandu di Kutim.
Meskipun menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, Posyandu di Kutai Timur masih menghadapi kendala, seperti minimnya minat masyarakat yang lebih memilih fasilitas kesehatan swasta.
“Posyandu sebenarnya bukan di bawah DPPKB. Tapi rata-rata memang masyarakat kurang antusias ke Posyandu karena banyaknya fasilitas kesehatan swasta, ” ujarnya, Kamis (23/11/2023).
“Menurut mereka, lebih aman ke fasilitas swasta, apalagi yang gratis. Mereka lebih tertarik ke fasilitas swasta,” tambahnya.
Masalah utama yang dihadapi adalah minimnya balai Posyandu di setiap kecamatan. Hanya delapan kecamatan yang memiliki balai, sedangkan sebagian besar Posyandu masih menggunakan rumah warga sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, ia menyampaikan bahwa pihaknya akan mengusulkan pembangunan lebih banyak balai Posyandu pada tahun depan.
“Ini juga salah satu program yang akan kita usulkan untuk tahun depan, untuk mengusulkan balai. Dan memang balai ini salah satu bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) selama ini, ” ucapnya.
“Mudah-mudahan di tahun depan, minimal ada dua balai yang dibangun untuk di Rantau Pulungu dan Telen. Mudah-mudahan bisa tercapai,” harapnya.
Ia pun menekankan bahwa upaya meningkatkan minat masyarakat terhadap Posyandu tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga strategi pemasaran yang kreatif.
DPPKB Kutai Timur berencana mengadakan kegiatan dengan doorprize untuk menarik perhatian orangtua agar lebih aktif membawa anak-anaknya untuk diimunisasi.
“Mereka takut anaknya dikatakan stunting. Padahal, kita ingin tahu jangan sampai anaknya terkena stunting. Merubah mindset masyarakat, inilah yang menjadi tugas utama kita yang harus dihadapi selain sumber daya manusia (SDM),” tegas Bonar.
Dengan demikian, DPPKB berharap dapat merangsang partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal, sehingga dapat mencegah risiko stunting di Kutai Timur. (*).