JAKARTA: Pemerintah mengklaim kondisi ketahanan pangan nasional semakin menguat seiring tercapainya surplus beras sebesar 3,52 juta ton sepanjang 2025, yang ditopang oleh peningkatan produksi padi tertinggi dalam sejarah Indonesia serta stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,71 juta ton, menjadikannya salah satu capaian tertinggi sepanjang sejarah.
Kinerja tersebut dinilai mampu menjaga ketersediaan pangan nasional sekaligus menopang daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
“Produksi beras kita di 2025 mencapai 34,71 juta ton dan menghasilkan surplus sebesar 3,52 juta ton. Ini capaian yang sangat baik. Di sisi lain, inflasi tetap terkendali dan nilai tukar petani berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) ke-6 di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.
Airlangga menegaskan, penguatan sektor pangan menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa.
Stabilitas pasokan pangan dinilai sebagai prasyarat penting bagi keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi nasional.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mengurangi ketergantungan impor dalam jangka panjang.
Salah satu program yang menopang agenda tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung alokasi APBN hingga Rp335 triliun.
Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui skema pembayaran di awal, partisipasi dunia usaha, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Selain MBG, pemerintah juga menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun pada 2026 untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjaga stabilitas stok pangan.
Di saat yang sama, dukungan bagi UMKM senilai Rp181,8 triliun difokuskan di wilayah perdesaan, termasuk penguatan logistik dan Operasi Pasar Merah Putih guna menjaga kelancaran distribusi serta stabilitas harga.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai tantangan strategis, terutama dampak perubahan iklim.
Pengalaman fenomena El Niño dan La Niña pada 2024 yang menekan produksi padi nasional menjadi pelajaran penting, mengingat sektor pertanian berkontribusi sekitar 14,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 40,7 juta tenaga kerja.
Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan food estate dan penerapan konsep modern farming berbasis teknologi.
Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, mengelola risiko iklim, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan juga dikaitkan dengan kedaulatan energi.
Pemerintah terus mendorong implementasi mandatori biodiesel B40 yang pada 2025 mampu menekan emisi karbon hingga hampir 42 juta ton CO₂ serta menghemat devisa impor solar sekitar USD8 miliar.
“Ini adalah bentuk kedaulatan energi berbasis kekuatan agrikultur nasional,” kata Airlangga.
Pemerintah juga menyoroti persoalan food loss and waste yang masih menjadi tantangan serius.
Berdasarkan kajian Bappenas, kehilangan dan pemborosan pangan di Indonesia mencapai 23-48 juta ton per tahun.
Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem logistik dan pemanfaatan pangan bernilai tambah melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk peran dunia usaha.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah optimistis ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dapat terus diperkuat sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
