KUTIM: Produksi beras lokal di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih jauh dari mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Kendati lahan pertanian di wilayah ini terus dikelola, jumlah beras yang dihasilkan belum mampu menyaingi permintaan pasar yang terus meningkat.
Kondisi ini membuat Kutim masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama Sulawesi dan Jawa Timur, sehingga risiko fluktuasi harga nasional terus membayangi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim, Nora Ramadani, mengungkapkan bahwa setiap musim panen, produksi beras lokal hanya mencapai sekitar 32 ton.
Jumlah tersebut, menurutnya, masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat Kutim.
“Berdasarkan keterangan dari kawan-kawan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, produksi beras lokal sekitar 32 ton. Tapi itu tidak mencukupi untuk konsumsi masyarakat,” ujar Nora Ramadani, Rabu, 19 November 2025.
Selain jumlah yang sedikit, distribusi beras lokal juga menjadi persoalan tersendiri.
Nora menjelaskan bahwa sebagian besar hasil panen telah diambil melalui sistem blok oleh pihak tertentu, sehingga hanya sekitar 30 persen dari total produksi yang benar-benar beredar di pasaran sekitar.
Akibatnya, masyarakat sulit menemukan beras lokal di pasar, dan produk dari luar daerah lebih mudah dijumpai.
“Hanya sebagian kecil yang dijual di sekitar lokasi produksi. Itulah sebabnya peredaran beras lokal sangat terbatas,” terangnya.
Keterbatasan pasokan ini berdampak langsung pada harga jual beras lokal.
Dalam banyak kasus, harga di pasaran bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat.
Faktor utama yang mempengaruhi hal ini, menurut Nora, adalah tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani, ditambah ancaman cuaca ekstrem dan serangan hama yang sering menurunkan kualitas panen.
“Mereka produksinya lebih tinggi biayanya, belum lagi kalau ada penyakit tanaman. Itu menambah pos pengeluaran,” jelasnya.
Disperindag Kutim tidak bisa memaksa petani menurunkan harga jual di bawah biaya produksi, karena hal tersebut akan mengancam penghidupan mereka.
Menurut Nora, beras merupakan sumber utama pendapatan bagi petani, sehingga intervensi harga harus dilakukan dengan hati-hati.
“Kami tidak bisa menekan petani untuk menurunkan harga, karena di situ sumber penghidupan mereka,” ujarnya.
Sebagai upaya jangka panjang, pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk meningkatkan produktivitas lokal.
Program intensifikasi pertanian, termasuk penggunaan benih unggul, menjadi salah satu langkah yang tengah dipersiapkan.
Tujuannya, selain menambah jumlah produksi, juga untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan beras dari luar daerah.
“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian agar produksi lokal bisa meningkat, sekaligus menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok dan kesejahteraan petani,” tutur Nora.
Berdasarkan data Disperindag Kutim, lebih dari 85 persen kebutuhan beras di Kutim masih dipenuhi dari luar daerah.
Ketergantungan ini membuat daerah sangat rentan terhadap gejolak harga nasional, khususnya ketika distribusi terganggu atau terjadi kenaikan harga mendadak di pasar regional.
Pemerintah daerah berharap dalam jangka menengah, program kemandirian pangan Kutim dapat mulai dirasakan hasilnya.
Dengan peningkatan produksi beras lokal yang signifikan dalam tiga tahun ke depan, masyarakat diharapkan memiliki akses lebih luas terhadap beras lokal yang terjangkau, sekaligus kesejahteraan petani dapat terjaga secara berkelanjutan. (Adv)
