SAMARINDA : Kalimantan Timur termasuk provinsi high income nomor dua secara nasional, setelah DKI Jakarta dengan pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2022 sebesar 16.083 dolar AS. Ini berarti kontribusi anggaran pendapatan daerah Benua Etam terhadap negara juga besar.
“Seharusnya mendapatkan apresiasi peningkatan prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah pusat,” ungkap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nidya Listiyono kepada Narasi.co, Rabu (26/4/2023).
Pasalnya sebut Nidya, pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diprioritaskan di wilayah (provinsi) yang berstatus lower-middle income.
“Ya kita tau alokasi anggaran pembangunan biasanya diprioritaskan kepada daerah dengan jumlah penduduk yang besar. Tentu Kaltim sebagai penghasilan tinggi akan kalah dengan daerah Jawa jumlah penduduknya dan prioritas anggaran mereka lebih besar,” tutur Nidya.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim itu berharap, Pemprov Kaltim dapat terus berupaya dan berjuang untuk memperoleh perhatian alokasi dana anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Apalagi sebut Nidya, Gubernur Kaltim Isran Noor sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), terus bekerja keras untuk mengusahakan Kaltim memperoleh prioritas pembangunan dari pemerintah pusat.
Ia percaya, peningkatan porsi anggaran bagi Kaltim akan mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan pembangunan di Kalimantan Timur serta indeks daya saing daerah yang berkelanjutan.
“Kita tetap perjuangan kan, sebagai daerah penyumbang pendapatan terbesar, maka yang kembali ke daerah juga harus lebih besar. Prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terus menjadi pembahasan yang diteriakkan Kaltim,” tegasnya.
