SAMARINDA: Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Muhammad Taufiq menegaskan proyek perubahan (Proper) yang disusun peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) harus benar-benar dijalankan di daerah dan tidak hanya berhenti sebagai laporan formal.
Muhammad Taufiq mengatakan LAN RI telah menerapkan mekanisme keterlibatan atasan langsung peserta, mulai dari gubernur, menteri, hingga sekretaris daerah, dalam proses penyusunan dan evaluasi pelaksanaan proyek perubahan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan implementasi serta dampak nyata bagi pelayanan publik.
“Sejak awal para atasan kita libatkan untuk menetapkan prioritas dan memastikan keberlanjutan. Mereka juga akan menilai proyek perubahan tersebut dan mencantumkannya di penilaian kinerja,” ucap Taufiq pada, Sabtu, 6 Desember 2025.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa proper merupakan instrumen strategis untuk menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar dokumen administrasi untuk memenuhi kebutuhan kelulusan pelatihan.
“Kami ingin pelatihan ini menghasilkan dampak nyata. Semua jenjang, baik pengawas, administrator, maupun pimpinan tinggi, wajib menjaga keberlanjutannya,”ucapnya.
Menurutnya, penilaian kinerja ASN kini memasukkan indikator keberlanjutan proyek perubahan sehingga setiap inovasi yang dirancang peserta dapat terus diimplementasikan dan berkembang setelah pelatihan selesai.
Ia sampaikan, pendekatan ini akan mendorong transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada masyarakat.
Upacara pelepasan tersebut juga menandai kelulusan seluruh peserta PKN Angkatan 28 yang dinyatakan memenuhi standar nasional pengembangan kepemimpinan strategis.
Ia berharap para lulusan menjadi agen perubahan di instansi masing-masing serta membawa dampak yang lebih luas pada reformasi birokrasi di Indonesia.
Lebih lanjut, implementasi Proper secara konsisten diyakini akan mempercepat peningkatan profesionalisme ASN dan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, alumni PKN harus mampu membuka ruang kerja bersama antara pusat dan daerah, antarinstansi serta dengan seluruh unsur pendukung lainnya, agar wajah pelayanan publik kembali pada satu tujuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kita ingin wajah pemerintah itu satu. Tidak ada lagi pemisahan antara pusat dan daerah, atau antar dinas. Yang ada hanya satu wajah, yaitu wajah Pemerintah Republik Indonesia,” tegasnya.
Taufiq menegaskan kehadiran IKN menjadi momentum strategis untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia dan menyiapkan pemimpin visioner yang memiliki pandangan nasional bahkan global. Menurutnya, pemimpin daerah harus berani mengubah cara pandang birokrasi menjadi lebih inovatif dan adaptif terhadap tantangan masa depan.
“IKN membutuhkan pemimpin masa depan, bukan sekadar administrator. Kita memerlukan pemimpin yang berani mengambil keputusan, inovatif, dan mampu melihat jauh ke depan,” ungkapnya.
Taufiq juga memberikan apresiasi kepada BPSDM Kaltim yang dinilai sebagai lembaga paling progresif dalam pengembangan kapasitas ASN, termasuk melalui pemberian beasiswa lintas daerah bagi peserta PKN Angkatan 28.
Kolaborasi strategis serta kesiapan pemimpin visioner tersebut diharapkan dapat membawa dampak langsung bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan Kaltim siap menyongsong pusat pemerintahan baru Indonesia.(Adv Diskominfo Kaltim)
Editor: Emmi
