KUTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar kegiatan sosialisasi pembinaan dan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja konstruksi tahun 2025.
Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur itu berlangsung di Ruang Akasia, Gedung Serbaguna, Bukit Pelangi, Rabu, 12 November 2025.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, yang hadir membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak semata diukur dari hasil fisik, melainkan juga dari kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam prosesnya.
Menurut Noviari, tenaga konstruksi harus memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap standar mutu serta aturan yang berlaku agar hasil pembangunan berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakat.
“Infrastruktur bukan sekadar tumpukan material dan bangunan, tetapi harus lahir dari manusia yang kompeten. Aturan yang jelas, mutu yang terjaga, dan kerja sama yang solid dari hulu ke hilir. Ia adalah urat nadi ekonomi, katalisator, pemerataan dan jaminan kualitas untuk masyarakat,” kata Noviari.
Ia menjelaskan, kegiatan yang digelar oleh Dinas PUPR mencakup tiga agenda utama, yakni sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi.
Para peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi apabila dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi yang diselenggarakan.
Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hasil konstruksi sekaligus menekan potensi kegagalan bangunan yang kerap terjadi di masa lalu.
“Dulu kita sering menemukan bangunan konstruksi yang gagal dan tidak berkualitas. Jadi kita meminimalisir kegagalan konstruksi,” imbuhnya.
Noviari juga menilai, sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.
Sektor ini menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama karena Kutim memiliki potensi besar di bidang pertambangan dan perkebunan.
“Dengan potensi Kutim sebagai daerah pertambangan dan perkebunan, kebutuhan infrastruktur di Kutim tidak hanya bersifat lokal tetapi juga strategis,” tuturnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor konstruksi menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Timur.
Setiap investasi di bidang konstruksi dinilai membawa manfaat luas karena berputar kembali ke masyarakat melalui upah pekerja, pembelian bahan baku lokal, serta peningkatan aktivitas usaha kecil dan menengah.
Lebih jauh, kegiatan pembinaan dan sertifikasi ini juga sejalan dengan 50 program unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dari pesisir hingga pedalaman.
Kegiatan tersebut turut mendorong penguatan sumber daya manusia lokal serta memperkuat fondasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Ketua Panitia sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kutai Timur, Joni Setia Abadi, menjelaskan bahwa tahun ini pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terpadu dengan menggabungkan tiga kegiatan utama yang sebelumnya diselenggarakan secara terpisah.
“Biasanya kegiatan ini terpisah antara sertifikasi, sosialisasi, dan pelatihan. Namun tahun ini kami satukan karena ada penyesuaian jadwal dan efisiensi anggaran, sehingga model ini dinilai lebih efektif,” terang Joni.
Joni menuturkan, fokus utama Dinas PUPR saat ini adalah memperkuat kompetensi pelaku usaha konstruksi dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi jasa konstruksi yang berlaku.
“Kemudian pengawasan dan pembinaan pelaku usaha konstruksi termasuk kepatuhan dan ketaatan terhadap regulasi dalam urusan jasa konstruksi,” sebutnya.
Ia memaparkan, sejak 2015 hingga 2025, sebanyak 1.116 tenaga kerja konstruksi di Kutai Timur telah tersertifikasi dari total 1.280 pendaftar.
Sementara itu, untuk tenaga ahli, sebanyak 118 orang dinyatakan lulus dari 188 peserta sertifikasi.
Meski angka ini cukup signifikan, menurut Joni, peningkatan kualitas dan jumlah tenaga tersertifikasi masih perlu dilakukan.
“Dari capaian ini masih perlu dilakukan akselerasi terhadap pemenuhan dan perluasan pelatihan sertifikasi SDM konstruksi pada tahun ini dan tahun mendatang, terutama di tahun 2029 dengan target 50 persen dari angka yang sudah ditetapkan,” bebernya.
Joni berharap semakin banyak tenaga kerja lokal yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi.
Dengan demikian, proyek-proyek pembangunan daerah dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja berkompeten, meningkatkan daya saing pelaku usaha jasa konstruksi lokal, serta memperkuat tata kelola sektor konstruksi di Kutai Timur.
Ia optimistis, peningkatan kompetensi dan kepatuhan pelaku konstruksi akan berdampak langsung pada meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, kepercayaan investor, serta keberlanjutan pembangunan di Kutai Timur. (Adv)
