Bontang – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Raking menyayangkan rekrutmen tenaga honorer baru oleh beberapa OPD di tengah rencana penghapusan tenaga honor dari pemerintah pusat.
Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya akan mengecewakan honorer karena sebentar lagi akan dihapus, namun juga menambah beban bagi APBD.
“Penambahan honorer baru menambah masalah,” kata Raking dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama BKPSDM, Senin (20/6/2022).
Raking pun mempertanyakan, pada Kepala BKPSDM Bontang Sudi Priyanto terkait rekrutmen tenaga honorer di OPD tersebut.
“Apa pak Sudi tau ada perekrutan itu ?,” tanya Raking.
Menjawab hal tersebut, Sudi Priyanto membenarkan akan adanya perekrutan tenaga honorer di OPD. Namun rekrutmen tersebut dilakukan untuk mengganti tenaga honorer yang keluar dan tidak bekerja lagi.
Ia menerangkan, sebagian besar perekrutan tersebut terjadi pada OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkartan) serta Satpol PP.
“Di Dinkes ada dokter, bidan dan perawat yang mengundurkan diri atau resign maka harus cari penggantinya, selanjutnya driver pemadam jika kebakaran siapa yang beroperasi jika drivernya tidak ada. Dan terakhir Satpol-PP yang petugas lapangan harus berada di lokasi sehingga jika ada yang keluar harus cari pengganti,” kata Sudi.
Ia pun menegaskan, bahwa perekrutan hanya dilakukan pada ketiga OPD tersebut, sementara diluar dari itu tidak diizinkan.
“Diluar dari Dinkes, Disdamkartan dan Satpol PP tidak ada perekrutan honorer. Perekrutan itu bukan menambah namun mengganti yang sudah resign, jadi soal tambahan itu tidak ada,” tandasnya.