BONTANG: Masih adanya ratusan rumah tidak layak huni di Kota Bontang mendorong pemerintah daerah mencari berbagai sumber pembiayaan untuk perbaikan hunian warga.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan Pemkot tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga memaksimalkan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Jadi kita memanfaatkan dengan APBD kita yang turun ini, kita berupaya maksimal untuk minta program-program pusat,” ujarnya, Sabtu, 28 Maret 2026.
Tahun ini, Pemkot Bontang mengusulkan sekitar 300 unit rumah untuk mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah pusat.
Selain itu, sebanyak 80 unit rumah juga diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Di sisi lain, program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui anggaran daerah tetap berjalan, meski dengan penyesuaian.
Awalnya menyasar 10 unit rumah dengan anggaran Rp500 juta, namun realisasinya diperkirakan hanya mencakup sekitar tujuh unit akibat adanya komponen perencanaan dan pengawasan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bontang, Usman menjelaskan setiap unit rumah dialokasikan sekitar Rp50 juta untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bukan berkurang, tetapi disesuaikan karena ada komponen perencanaan dan pengawasan,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot juga menyiapkan bantuan stimulan melalui anggaran daerah sebesar Rp600 juta untuk perbaikan 30 unit rumah, dengan nilai bantuan sekitar Rp20 juta per unit.
Neni menjelaskan, bantuan dari pemerintah pusat umumnya difokuskan pada perbaikan komponen dasar rumah, seperti atap, lantai, dan dinding.
“Memang kalau pemerintah pusat itu hanya atap, lantai, dinding yang nilainya sekitar 20 juta. Tidak apa-apa. Nanti itu akan diseragamkan bagaimana modelnya supaya bisa bagus,” katanya.
Pemkot Bontang juga tengah mengevaluasi program pembangunan rumah tahun sebelumnya.
Dari hasil evaluasi, ditemukan perbedaan desain atau prototipe rumah yang dinilai belum seragam.
“Yang 2025 itu seperti apa, ternyata prototipenya tidak sama. Ini tadi ada yang besar, ada yang kecil,” tuturnya.
Selain perbaikan fisik bangunan, pemerintah juga memberi perhatian pada aspek sanitasi.
Penyediaan jamban keluarga menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“WC-nya harus ada. Saya tidak mau ada yang buang air besar sembarangan. Makanya tadi fokus di jamban keluarga, karena sanitasi penting untuk mencegah stunting,” pungkasnya.
