BONTANG :Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bontang, Zainuddin meminta
Komisi III DPRD Bontang yang merupakan mitranya, untuk bisa memperjuangkan anggaran BPBD Bontang. Permintaan dan keluhan ini karena rendahnya anggaran penanggulangan bencana yang diterima pihaknya tiap tahun.
“Rendahnya anggaran tersebut, membuat BPBD Bontang sering mengalami kendala dalam memberi bantuan atau mengevakuasi masyarakat yang terkena bencana,” tutur Zainuddin kepada narasi. co usai bertemu Komisi III DPRD Bontang, Senin (30/1/2023).
Zainuddin menerangkan, anggaran yang diterima pihaknya tahun 2022 lalu hanya senilai Rp5 miliar, sementara di tahun ini sebesar Rp7 miliar.Meski mengalami kenaikan, namun anggaran tersebut belum ideal jika dilihat dari kondisi Bontang yang belakangan ini sering terjadi bencana.
“Banjir, kebakaran dan beberapa kejadian sejak akhir 2022 lalu sampai awal 2023 rutin terjadi. Tugas kami memang melakukan evakuasi, tapi kami juga membutuhkan anggaran untuk BBM dan beberapa kebutuhan lainnya. Apalagi penambahan anggaran itu untuk gaji P3K dan honorer,” jelasnya .
Ia menambahkan, pihaknya minta bantuan dari Komisi III, karena beberapa pekan lalu saat mencari Kapten Kapal MV HC UNITY kekurangan BBM. Dan juga untuk membantu bahan bakar kendaraan Basarnas Kutim Polairud Polres Bontang waktu pencarian korban bersumber dari BPBD Bontang.
Akan hal ini, Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan, siap memperjuangkan anggaran untuk BPBD Bontang di penganggaran berikutnya. Bahkan ia menerangkan pihaknya telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 18 miliar, namun di pangkas karena beberapa pertimbangan.
“Kami sebenarnya usul Rp 18 miliar kemarin, tapi entah kenapa di badan anggaran turun. Tapi akan perjuangkan lagi di TAPD anggaran berikut,” tandasnya.
