JAKARTA : Dalam upaya memperkuat peran strategis dan transparansi, Kementerian Hukum (Kemenkum) Indonesia mengadakan perombakan kepemimpinan serta memperkenalkan sejumlah sistem baru yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta para pejabat tinggi di lingkungan Kemenkum untuk bekerja sama dan berkolaborasi membangun sistem yang lebih transparan.
Hal ini disampaikan Supratman saat melantik 49 Pimpinan Tinggi Pratama di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Senin (18/11/24).
Supratman menegaskan bahwa Kemenkum akan mengadopsi sistem merit secara konsisten untuk memastikan seluruh pegawai ditempatkan sesuai kompetensi, tanpa ada preferensi berdasarkan kedekatan dengan pimpinan.
“Tidak ada lagi istilah orang dekat Menteri. Semua jenjang kepangkatan dan promosi akan berbasis kinerja,” ujar Supratman.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pegawai dalam pengembangan karier, mengingat sistem merit akan digunakan untuk menilai kompetensi seluruh jajaran.
Sebagai bagian dari reformasi, Supratman juga memperkenalkan sistem tour of duty dan rolling yang memungkinkan jajaran di Kemenkum ditugaskan ke berbagai daerah di Indonesia.
Sistem ini bertujuan memberikan pengalaman lapangan yang lebih luas, sehingga pegawai dapat memahami kondisi serta aspirasi masyarakat di berbagai wilayah.
Menurut Supratman, penerapan tour of duty akan membantu Kemenkum dalam merespons kebutuhan pelayanan yang lebih efektif.
Selain itu, Kemenkum akan menerapkan sistem laporan bulanan yang wajib diajukan oleh seluruh pejabat baru kepada Menteri, Wakil Menteri, Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Jenderal. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan evaluasi dan monitoring kinerja serta menjamin keterbukaan kepada publik.
“Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat,” kata Supratman, menegaskan komitmen Kemenkum dalam menciptakan sistem yang akuntabel.
Di akhir sambutannya, Supratman menyatakan harapannya agar reformasi yang sedang dijalankan dapat segera diimplementasikan secara efektif. Menurutnya, Kemenkum perlu menjadi lembaga yang lebih transparan dan mudah diakses oleh publik.
“Ini menjadi tugas bersama untuk menjadikan Kemenkum sebagai lembaga yang transparan dan diakses oleh publik,” tutupnya.
Sesuai dengan surat undangan nomor SEK-KP.03.03-524, upacara pelantikan ini mencakup pengangkatan 49 pejabat tinggi pratama yang akan menempati berbagai posisi strategis, seperti Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala Kantor Wilayah.(*)