SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memfokuskan penanganan banjir, kemiskinan, dan penguatan pelayanan dasar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah keterbatasan fiskal.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa anggapan terkait tingginya angka pengangguran tidak sepenuhnya tepat.
Berdasarkan data terbaru, tingkat pengangguran justru menunjukkan tren penurunan.
“Kalau data pengangguran, saya pastikan turun. Jadi kalau ada yang bilang naik, itu tidak punya landasan dan dasar,” ujarnya usai Musrenbang RKPD 2027 di Arutala Ballroom Bapperida Samarinda, Rabu, 1 April 2026.
Ia menyebut tingkat pengangguran masih berada di kisaran lima persen, namun mengalami penurunan dari 5,75 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025.
Di sisi lain, Andi Harun mengakui bahwa penanganan kemiskinan di wilayah perkotaan memiliki kompleksitas yang tinggi.
Menurutnya, pendekatan parsial tidak lagi efektif sehingga seluruh perangkat daerah diminta meninggalkan ego sektoral.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa parsial. Harus lintas sektoral, karena variabelnya banyak, mulai dari rumah, pendapatan, akses air bersih hingga infrastruktur,” katanya.
Ia menjelaskan intervensi dilakukan sesuai sektor, seperti perbaikan rumah oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pembangunan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum, hingga penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Pendekatan lintas sektor tersebut telah dijalankan sejak 2022 dan terus berlanjut hingga saat ini.
Namun, tantangan tetap muncul seiring meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi ke Samarinda.
“Tidak semua yang datang memiliki tenaga skill, tapi tetap kita harus memberikan pelayanan publik kepada mereka,” terangnya.
Meski demikian, ia memastikan angka kemiskinan di Samarinda mengalami penurunan dan meminta publik membandingkan capaian tersebut dengan daerah lain.
“Yang penting kita tahan agar tidak naik. Karena kemiskinan ini tidak bisa selesai dalam satu tahun,” katanya.
Dalam kondisi ekonomi yang turut dipengaruhi penurunan kelas menengah, Andi Harun menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berperan sebagai stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Sementara itu, terkait prioritas pembangunan 2027, ia menegaskan pemerintah kota akan mengikuti arahan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, dengan menitikberatkan belanja pada sektor pelayanan dasar.
“Di tengah ruang fiskal yang terbatas, kita fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” ucapnya.
Selain itu, penanganan persoalan seperti kemiskinan dan banjir tetap menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, seiring upaya menjaga kualitas hidup masyarakat di Kota Tepian.
