BONTANG: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengungkapkan jalur Samarinda – Bontang memiliki alokasi APBN sekitar Rp45 miliar, namun yang bisa digunakan baru sekitar Rp6 miliar.
Ia mengaku, saat dirinya bertemu dengan Menteri PU Dody Hanggodo dan menyampaikan aspirasinya terkait jalan di Kaltim, Menteri menyarankan agar Pemprov Kaltim bisa terus berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim.
“Saya sudah bertemu Pak Menteri PU beberapa waktu lalu. Makanya hari ini kami membawa Balai Jalan (BBPJN) untuk melihat kondisi jalan di sini. Kita harap bisa segera diperbaiki dan mulus,” ujarnya di Bontang, Sabtu 12 Juli 2025.
Selain menyampaikan soal kondisi jalan Kaltim kepada Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Harum sapaan akrabnya juga meminta pemerintah pusat segera membuka alokasi untuk pemeliharaan jalan di Kaltim yang masih terblokir di APBN.
Sebagai informasi, Harum melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah utara dan sengaja memilih melewati jalur darat agar bisa melihat langsung kondisi jalan nasional dari Samarinda ke Berau.
“Alhamdulillah, jalannya bisa ditempuh walaupun masih banyak yang harus diperbaiki,” tuturnya.
Menurutnya, selain akan menyebabkan banyak kecelakaan, kondisi jalan rusak juga akan memperlambat waktu tempuh serta berdampak pada suku cadang kendaraan.
Maka dari itu, ia menegaskan jalan-jalan rusak di sepanjang jalur padat tersebut memang harus segera diperbaiki agar lalu lintas menjadi lancar, cepat, hemat dan aman.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun berharap, blokir APBN untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan nasional di Kaltim segera dibuka sehingga pembangunan bisa dilakukan tahun ini.
Lalu lintas ini sangat penting bagi jalur lintas Bontang, sebagian Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim) hingga Berau di wilayah paling utara.
Dirinya meyakini, jalan yang mulus dan nyaman akan sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas jasa maupun ekonomi dan aktivitas lainnya, sehingga secara langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.